Bulog di Tangan Budi Waseso

IndependensI.com – Kehadiran Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Budi Waseso (Buwas) sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) bagi sebagian orang mungkin suatu tandatanya, karena biasanya purnawirawan Polri (maupun TNI) sering untuk posisi-posisi kehormatan seperti Dutabesar yang namanya “penghormatan” saja.

Tetapi jenderal bintang tiga yang satu ini, setelah dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), jabatan yang “keras” dan “berat” berhadapan dengan bandar narkoba yang boleh dikatakan tidak berperikemanusiaan.  Selama menduduki jabatan Kepala BNN Budi Waseso harus diacungi jempol, karena segala daya upaya para bandar dan pengedar yang sudah menggurita merusak tatanan masyarakat dapat dia patahkan.

Setelah usai menunaikan tugas di BNN, ada dugaan bahwa Buwas akan menikmati mata pensiunnya dengan tenang, ternyata tidak. Justru Buwas ditugaskan mengurusi kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini paling mendasar dan paling rumit. Sebab langsung menyangkut hajat hidup orang banyak setiap hari mulai dari pagi, siang dan malam hari.

Penempatan Buwas justru mendapat apresiasi dar banyak orang, sebab masalah Urusan Logistik sejak Orde Baru merupakan lahan dan ladang unik. Sebab seharusnya Bulog itu adalah badan yang mengurusi pengadaan dan penstabilan harga agar terjangkau masyarakat termasuk menyerap produksi masyarakat.

Namun tugas pokok tersebut, hampir tidak dimengerti masyarakat apa benar demikian atau justru lebih dari itu? Sebab ada dugaan bahwa Bulog itu tidak hanya penyedia Sembilan Bahan Pokok (sembako) lebih dari itu termasuk juga sebagai pundi-pundi tempat meminta dana bila diperlukan, justru di situlah ke-Unik-an Bulog selama ini.

Selain itu, walaupun Bulog berperan dalam pengadaan serta penstabilan harga, namun sering juga pengadaan barang-barang kebutuhan pokok itu dikendalikan oleh pihak swasta, malah sering kita dengan keluhan atas harga beras dan daging  yang dikendalikan para pedagang sehingga sering terimbas spekulasi. Sering juga dikhawatirkan adanya yang menimbun barang, tetapi tidak pernah diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Kita terperangah setelah terungkap kasus korupsi daging sapi yang melibatkan pimpinan parpol ketika itu yakni Luthfi Hasan Ishaq dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sering juga kita dengar tentang kekurangan dan atau permainan perdagangan garam, gula apalagi beras yang selama Orde Baru maupun di era reformasi seolah kita tergantung pada pengaturan orang atau pihak lain terutama para importir.

Sedikit terjadi perubahan setelah era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Menteri Perdagangan Enggartiarso Lukito, yang kelihatannya sedikit lebih cekatan serta berwibawa menghadapi para importir, spekulan serta komprador-komprador perdagangan.

 Dengan ketegasan Buwas dalam menjalankan tugas serta keberpihakannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, kita berharap bahwa keadaan pangan baik pengadaan serta kestabilan harga terutama penyerapan hasil produksi rakyat dapat terwujud, dan ketergantungan pada spekulan dan para pedagang yang menghalalkan segala cara mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan nasib rakyat akan dapat diakhiri.

Sudah waktunya kita sebagai bangsa melalui pemerintah dapat mengatur hidup dan kehidupan kita, tidak lagi tergantung pada spekulan dan komprador licik, sehingga kehidupan rakyat itu dapat menjadi realistis sehingga masyarakat dapat hidup berdiri di atas kaki-nya sendiri, tidak semu apalagi dikendalikan para pedagang hitam.

Kita berharap “tikus-tikus” yang menggerogoti kehidupan bangsa ini dapat disingkirkan dan untuk itu butuh ketegasan dan kesiapan untuk memberikan yang terbaik dan lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat tidak tahu bagaimana PT Pertamina Energy Trading (Petral) berperan, hanya para elit saja yang sering membicarakan seolah menjadi “penguasa tunggal” dalam pengadaan BBM nyatanya tanpa itu kita bisa normal gunakan BBM.

Mungkin apa yang dilakukan pemerintah tidak semua menyetujuinya, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian, pasti akan menentang upaya perbaikan pemerintah. Demikian juga para lawan politik yang sudah tidak sabar menunggu aturan demokrasi dan hukum, akan menggunakan segala cara “menggerus” wibawa Pemerintah Jokwi-JK, tetapi kita yakin bahwa yang benar itu akan direstui Tuhan dan walaupun banyak direncanakan manusia, tetapi kehendak-Nya yang akan terjadi.

Kita berharap Pemerintahan Jokowi-JK tetap konsisten dengan berbesar hati melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya  untuk terjuwudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke. (Bch)