Pilpres 2019, Duel Presiden Jokowi dan Amerika Serikat

Oleh Aju

JAKARTA (IndependensI.com) – Suka tidak suka, dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden bersamaan dengan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu, 17 April 2019 tahun depan, pertarungan petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan eksistensi PT Freeport MacMoran (Indonesia), sebagai perpanjangan tangan kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat (AS) di Indonesia.

Jadi, Pemilu Presiden tahun 2019, merupakan pertarungan kaum idealis nasionalis melalui figur petahana Presiden Joko Widodo melawan kaum oportunis pragmatis Prabowo Subianto, karena terkait keberadaan PT Freeport Indonesia.

Calon Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), diyakini akan belajar banyak dari insideni kekalahannya dalam Pemilu Presiden tahun 2014 dari Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Joko Widodo.

Bak gaung bersambut. Amerika Serikat, berkepentingan Presiden Joko Widodo untuk tidak boleh menjabat periode kedua, karena merusak kepentingan ekonomi negara itu di Indonesia.

Presiden Jokowi dinilai terlalu lancang, karena berani mengusik praktik monopoli Amerika Serikat pada PT Freeport Indonesia di Kabupaten Timika, Provinsi Papua Barat sejak tahun 1967, dengan berkeinginan Indonesia mengantongi saham hingga 51 persen.

Fakta duel petahana Presiden Jokowi dan PT Freeport Indonesia, bisa dilihat dari manuver musuh bebuyutan mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004), yakni Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Indonesia periode 2004 – 2014) yang sudah hampir dipastikan lewat Partai Demokrat, berkoalisi dengan Calon Presiden Prabowo Subianto yang sudah dideklarasikan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra sendiri.

Jadi, lewat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Partai Demokrat dipastikan berkoalisi mendukung Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden dalam Pemilu 2019, berlawanan dengan Joko Widodo, kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dengan didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

“Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam Pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam. Namun saya menyadari banyak sekali rintangan dan hambatan untuk koalisi itu,” kata Susilo Bambang Yudhoyono, dalam jumpa pers bareng Prabowo Subianto di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.

PDI Perjuangan dan PNI

PDI Perjuangan yang berhasil menempatkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia ke-7, memiliki jalan panjang dalam perpolitikan di Indonesia. PDI Perjuangan, metamorfosa dari PDI. PDI metamorposa dari Partai Nasional Indonesia (PNI), besutan Presiden Soekarno, ayah kandung Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Saat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dikukuhkan menjadi Presiden menggantikan KH Abdurahman Wahid tahun 2001, situasi perpolitikan di Indonesia kembali hingar-bingar, pasca kejatuhan Presiden Soeharto, 21 Mei 1998.

Suasana hingar bingar, lantaran muncul wacana dari Presiden Megawati Soekarnoputri untuk tidak memperpanjang kontrak karya PT Freeport Macmoran lewati bendera PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan raksasa milik Amerika Serikat, dalam menggali biji tambang tembaga di Kabupaten Timikia, Papua Barat, sejak tahun 1967.

Presiden Megawati Soekarnoputri, dalam memenuhi nazar ayahnya, Presiden Soekarno, inginkan sumberdaya alam di Papua, dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kepentingan masyarakat luas, melalui tangan trampil putera-puteri terbaik Bangsa Indonesia.

Sayangnya, niat luhur Megawati Soekarnoputri untuk menghentikan dominasi PT Freeport Indonesia di Papua, terhalang di tengah jalan.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY) tiba-tiba mengundurkan diri, kemudian mendirikan Partai Demokrat pada 27 Agustus 2003. Atas nama Ketua Umum Partai Demokrat, SBY terbang ke Amerika Serikat.

Tiba di Tanah Air, dukungan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono, cukup mengesankan. Iklan pencitraan di media televisi, radio, media cetak dan elektronik, terus berlangsung, dengan menggelontorkan uang seakan-akan tidak memiliki nomor seri.

Fatwa politik nyeleneh

Pada Pemilu 2004, Partai Demokrat mengantongi 57 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. Pasca Pemilu legislatif 2004, nama SBY terus meroket, melalui langkah pencitraan yang pantastis, tiba-tiba muncul fatwa politik nyeleneh dari sejumlah oknum kiai, menyatakan haram hukumnya memilih Presiden perempuan.

Dampaknya, sangat luar biasa. Megawati Soekarnoputri pun tersungkur dalam Pemilu Presiden putaran kedua, 20 September 2004, karena dengan mudah dikalahkan mantan anak buahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yakni kemenangan mencapai 62 persen atau 69.266.350 suara. Sementara petahana Megawati Soekarnoputri hanya mengantongi 26,61 persen suara atau 31.569.104 suara.

Sulit untuk menghindari anggapan bahwa AS melalui PT Freeport Indonesia, berada di balik kekuasaan SBY. Karena selama kepemimpinan SBY, keberadaan PT Freeport Indonesia, sama sekali tidak diatak-atik.

Pada Pemilu Presiden 2009, keperkasaan SBY sebagai petahana sudah sangat sulit dikalahkan. Pada Pemilu Presiden, 8 Juli 2009, penantang Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto hanya mampu meraih 6,79 persen suara atau 32.548.105 suara, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono, mengantongi 73.874.572 suara atau 60,80 persen.

Dampaknya, di akhir masa jabatan Presiden SBY, Pemerintah Indonesia akhirnya benar-benar memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia, dari seharusnya berakhir pada 2021, menjadi lebih panjang lagi, yakni tahun 2041.

Meski perpanjangan kontrak ditandatangani dua tahun sebelum kontrak berakhir atau pada 2019, pemerintah menjamin bahwa kesepakatan menjamin perpanjangan kontrak tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.

“Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak, Indonesia dan Freeport Indonesia , dan merupakan bagian dari amandemen kontrak,” tandas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, Jumat, 6 Juni 2014.

Tabun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa jabatan periode kedua, sebagaimana amanat undang-undang, masa jabatan maksimal dua periode. Pemilu tahun 2004 pula, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak di parlemen.

Megawati dan Jusuf Kalla

Supaya insiden tahun 2004 tidak terulang kembali, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berkunjung ke Amerika Serikat, untuk memberikan jaminan bahwa investasi negara itu di Indonesia, tetap berjalan, kendati Susilo Bambang Yudhoyono, tidak lagi menjababat Presiden.

Pada Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), kader PDIP, berpasangan dengan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, memenangi pertarungan melawan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Joko Widodo dilantik menjadi Presiden ke-7 Indonesia, pada 20 Agustus 2014.

Awalnya, suasana pemerintahan Presiden Jokowi, berjalan normal, dalam arti tidak ada riak di sana-sini. Kendati demikian, Amerika Serikat, tetap berupaya mempengaruhi Indonesia, agar saham mayoritas tetap dipegang negara itu.

Untuk menanamkan pengaruh Amerika Serikat di lingkungan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dua tokoh oportunis yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Fadli Zon, dari Fraksi Partai Gerindra, menemui Calon Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump di Amerika Serikat, Kamis, 3 September 2015.

Tapi pemerintahan Presiden Joko Widodo, berketepan melanjutkan keinginan Presiden Soekarno (17 Agustus 1945 – 22 Juni 1966) dan Presiden Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden Indonesia (2001 – 2004), agar Indonesia segera merebut 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Karena kepentingan Amerika Serikat terusik, membuat situasi di dalam negeri menjadi tiba-tiba memanas. Kelompk radikal, menjadi momok di mana-mana. Aksi teror terus menghantui Bangsa Indonesia.

Puncaknya pada Jumat, 2 Desember 2016, jutaan orang dari kelompok radikal menggelar aksi unjukrasa, menuding Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melakukan penistaan terhadap Agama Islam.

Kudeta Gagal

Banyak kalangan menilai, aksi demonstrasi jutaan kaum fundamentalis di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016, tidak lebih dari langkah awal kudeta terhadap Jokowi. Tapi nyatanya Presiden Jokowi, berhasil melakukan konsolidasi, dengan berkunjung ke pasukan elit Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mendapat dukungan dari TNI dan Polri, Presiden Jokowi bersikap lebih berani dan tegas, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, sebagai payung hukum menindak Organisasi Massa (Ormas) radikal, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, untuk diganti ideologi kekhilafahan, akhirnya benar-benar dibubarkan.

Setelah Jokowi gagal dikudeta dengan melalui aksi demonstrasi kelompok radikal di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016, lantaran tidak direspons kelembagaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, melakukan kunjungan kerja kepada Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat, 20 April 2017. Mike Pence menyakinkan Jokowi, bahwa Amerika Serikat, tetap mendukung pemerintahan Indonesia yang tengah berjalan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Joko Widodo tetap bersikukuh divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI), mutlak direalisasikan, sehingga Indonesia harus mengantongi saham mayoritas, yakni 51 persen. Sebuah langkah yang sangat ditakuti Amerika Serikat.

Di Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin bersama CEO Freeport McMoRan Inc (FCX), Richard Adkerson baru menindaklanjuti kesepakatan mengikat dengan menandatangani head of agrement (HoA) kesepakatan pokok-pokok divestasi saham PTFI.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dalam HoA ditargetkan divestasi 51% saham PTFI bisa diperoleh pada akhir tahun 2018. Adapun nilai transaksi divestasi saham tersebut sudah terkunci sebesar US$3,85 miliar.

Adapun rinciannya, harga 40% participating interest (PI) Rio Tinto mencapai US$ 3,5 miliar. Serta, harga 9,36% saham milik PT Indocopper senilai US$350 juta. Saham yang dijual seluruh dimiliki Freeport McMoRan. “Jadi belum (dapat divestasi 51%). Ini baru HoA dan ini mengikat,” kata Rini.

Menurut Rini, divestasi 51% saham PTFI hanya tinggal menunggu proses finalisasi tentang joint venture agreement. Setelah itu jelas, Inalum langsung membayar akuisisi saham PT FI.

Kementerian ESDM akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP) yang menggugurkan status Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dengan penandatangan HoA, maka telah dicapai kesepakatan proses divestasi saham PT FI antara Inalum dengan Freeport McMoRan.

CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson mengamini. Kesepakatan dalam HoA tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah Indonesia memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia.

“Dalam kesepakatan ini, para pihak menyepakati keberlangsungan operasi Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme didetailkan,” ujar Richard Adkerson.

Tercapainya kesepakatan ini, kata Adkerson, menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan selaku pemegang saham Freeport Indonesia.

Di masa mendatang dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, manfaatnya langsung kepada Pemerintah Pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi US$60 miliar.

Secara kasat mata, sulit melihat ada kolerasi antara kaum fundamentalis di Indonesia, Pemilu Presiden tahun 2019 mendatang dan PT Freeport Indonesia.

Komentar Allan Nairm

Berkaitan dengan itu, simak wawancara wartawan senior Amerika Serikat, Allan Nairm, dengan salah satu stasiun televisi Amerika Serikat, pada pertengahan Februari 2017.

Menurut Allan Nairm, kelompok radikal fundamentalis di Indonesia, merupakan binaan Amerika Serikat, lewat PT Freeport Indonesia, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kelompok radikal yang kemudian berkolerasi dengan aksi terorisme, sewaktu-waktu bisa digerakkan untuk merongrong kewibawaan Pemerintah Indonesia, dengan sumber pendanaan PT Freeport Indonesia. Bahkan kelompok fundamentalis dituding Allan Nairm telah berkolusi dengan sejumlah oknum perwira tinggi TNI AD.

Untuk membuat kacau situasi keamanan di dalam negeri Indonesia, lantaran tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, ungkap Allan Nairm, Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump, telah menempatkan salah satu pengacaranya bernama Carl Ichan, sebagai petinggi di PT Freeport Indonesia.

Demikian pula, kendati sudah berkali-kali dibantah Fadli Zon sejak tahun 2004, Allan Nairm, tetap bersikukuh dalam wawancaranya di stasiun televisi Amerika Serikat pertengahan Februari 2017, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, tidak lebih dari orang binaan Amerika Serikat, untuk secara khusus merongrong kewibawaan Pemerintahan Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Bukan saja pada Pemilu Presiden 2004, 2014, dan 2019 saja, Amerika Serikat mencampuri utusan dalam negeri Indonesia, untuk menjamin kepentingan ekonominya. Melainkan sejak pemerintahan Presiden Soekarno, 1 Juli 1945 – 22 Juni 1966.

Karena menolak memberikan izin tambang PT Freeport Indonesia kepada Amerika Serikat, akhirnya Presiden Soekarno disingkirkan melalui operasi Central Intelijen Agency (CIA) Amerika Serikat, dengan meledakkan Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang secara sepihak kemudian Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalangnya.

Di dalam disertasi John Roosa, 1998, diungkapkan, G30S 1965, terbukti merukan setingan CIA Amerika Serikat, melalui kudeta merangkak Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Soeharto. Soeharto menjadi Presiden Indonesia, periode 1 Juli 1966 – 21 Mei 1998.

Antisipasi Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo, sudah mengantisipasi hal-hal terburuk, setelah berhasil mengusik kepentingan ekonomi Amerika Serikat, dengan merebut 51 persen saham PT Freeport Indonesia di Kabupaten Timikia, Provinsi Papua Barat.

Untuk mengeliminir keberadaan kelompok fundamentalis Islam, Presiden Joko Widodo, merekrut kader Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin sebagai salah satu Staf Kepresidenan, setelah membubarkan HTI melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam perkembangan terakhir, Ali Mochtar Ngabalin, selalu menjadi bemper Presiden Joko Widodo, setiap kali muncul serangan politik dari kalangan oposisi dan kaum fundamentalis.

Untuk menjalin komunikasi langsung dengan kepentingan Presiden Amerika Serikat di Indonesia, Presiden Joko Widodo, merangkul Harry Tannoe sebagai mitra usaha Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump di Indonesia.

Melalui Partai Indonesia (Parindo), Harry Tannoe telah menyatakan dukugannya terhadap Presiden Jokowi, untuk kembali menjadi Presiden Indonesia pada Pemilu Presiden tahun 2019. **