Kadisdik Kota Bekasi Ali Fauzie. (ist)

Disdik Kota Bekasi  Sisir Siswa Miskin yang Belum Bersekolah

BEKASI (IndependensI.com)- Daya tampung  SMP Negeri di Kota Bekasi, terbatas. Sementara animo masyarakat bersekolah di sekolah negeri ini, sangat tinggi mengingat biaya pendidikan yang gratis.

Terkait hal itu, pada penerimaan siswa baru lalu, banyak lulusan SD tidak masuk SMP Negeri. Dan merekapun terpaksa ke sekolah swasata yang biayanya mahal.

Untuk itu, kini Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat mengarahkan siswa yang tak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online untuk mendaftar ke swasta. Sebab, pemerintah bakal meningkatkan nilai biaya operasional bagi siswa tak mampu tahun depan.

“Besok, kami mulai melakukan penyisiran,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Kota Bekasi, Ali Fauzie, kemarin.

Diaktakan, hmpir 25.000  lulusan sekolah dasar sederajat mendaftar ke SMP Negeri di Kota Bekasi melalui PPDB online pada tahap pertama. Sedangkan kuota yang disediakan sebanyak 14.934 bangku di 49 sekolah di seluruh wilayah. Pada tahap pertama menyisakan 2.147 bangku kosong, karena peminat jalur afirmasi atau khusus siswa miskin minim.

Untuk menutupinya, instansi ini membuka pendaftaran tahap dua, namun hanya khusus jalur zonasi. Ada sebanyak 5.000 lebih, sebanyak 2.988 dinyatakan tidak lolos karena nilainya tidak mencukupi atau kalah bersaing dengan pendaftar lain. “Yang tidak lolos diarahkan ke swasta,” kata dia.

Menurut Ali, sekolah swasta mendapatkan jatah bantuan biaya operasional dari pemerintah daerah atau BOSDA. Jumlah penerima 20 persen dari jumlah siswa di sekolah tersebut. Adapun nilainya untuk tahun ini sebesar Rp 15.000, dan tahun depan  dinaikkan menjadi Rp 50.000.

Disebutkan, sekolah swasta penerima bantuan operasional wajib mengikuti aturan. Misalnya, tidak boleh membenani biaya pendidikan dari siswa miskin. Pemberian subsidi itu untuk meringankan orang tua siswa yang tak dapat menyekolahkan ke sekolah negeri. Di sekolah negeri, kata Ali, pemerintah telah menggratiskan semua biaya.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly mengatakan penggiringan calon siswa yang tak lolos di sekolah negeri ke swasta bagian dari solusi. “Jika penambahan rombel (rombongan belajar) akan beresiko tinggi terhadap beban anggaran,” kata dia.

Sebelumnya, para orangtua siswa dan berbagai pihak, meminta Pemkot Bekasi menambah rombel di SMP Negeri. Namun hal itu tidak diindahkan membuat beberapa pihak melakukan aksi demi ke Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah. (jonder sihotang)