Iptek dan Masa Depan Indonesia

Oleh: Theodorus Satrio Nugroho

IndependensI.com – Wacana tentang masa depan Indonesia menarik diulas. Diawali oleh pidato Ketua Partai Gerindra, Prabowo, yang menyebut Indonesia dapat hilang pada tahun 2030 – mengutip prediksi novel Ghost Fleet. Ramalan tersebut ditanggapi Presiden Jokowi.

Tahun 2012, Presiden SBY mengangkat isu yang sama. Dengan mengutip McKinsey Global Insitute (2012), Indonesia akan masuk dalam liga negara maju pada tahun 2030.

Kedua ramalan di atas berbeda. Ramalan optimis: ekonomi Indonesia akan bertumbuh menjadi No. 7 dunia. Ramalan pesimis: Indonesia bubar akibat pertumbuhan ekonomi rendah, penurunan jumlah kelas menengah, jurang kaya-miskin makin melebar, serta potensi konflik domestik.

 

Iptek dan Perkembangan Ekonomi

Alice Amsden (1989), mengidentifikasikan perkembangan ekonomi suatu negara dalam 3 tipe berdasarkan perkembangan teknologi: 1. Negara Revolusi Industri Pertama, 2. Negara Revolusi Industri Kedua dan 3. Negara Industri Terlambat/Late Industrialization dengan ciri transformasi industrialisasi.

Karakteristik “Industri Terlambat” adalah penerapan model pembangunan ekonomi dipandu negara (state-led development). Amsden menyarankan untuk mengejar ketertinggalan Iptek dengan mengadopsi teknologi dari negara yang lebih dahulu maju.

Schumpeter (1942) mempopulerkan pembangunan teknologi mempunyai dampak positif atas pertumbuhan ekonomi.  Studi investasi negara-negara Uni Eropa di sektor Penelitian dan Pengembangan (periode 2002-2012) membuktikan peningkatan 1%  PDB untuk pengeluaran  Litbang mendorong pertumbuhan PDB sebesar 2,2% (Sokolov-Mladenović et al., 2016).

 

Widjoyonomics versus Habibienomics   

Di awal Orba, Presiden Soeharto memprioritaskan pemulihan ekonomi akibat buruknya warisan ekonomi periode Orla. Para teknorat lulusan universitas ternama AS (Berkeley) mendominasi peta jalan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di bawah pimpinan Menteri Widjoyo Nitisastro, perekonomian Indonesia dibangun berlandaskan pada pertumbuhan ekonomi dengan penguasaan teknologi-industri secara bertahap melalui keunggulan komparatif (comparative advantage).

Terjadinya oil boom (tahun 1973/1974 dan tahun 1978/1979) meningkatkan secara tajam pendapatan pemerintah. Anggaran yang “super jumbo” tersebut memberi alternatif bagi Presiden Soeharto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui “lompatan katak” (leapfrogging). Istilah lompatan katak mendasarkan percepatan pembangunan ekonomi dengan inovasi radikal melalui penguasaan teknologi tinggi (Schumpeter, 1942).

Untuk merealisasikan model “lompatan katak” Presiden Soeharto memanggil pulang (tahun 1974) tokoh cemerlang Dr. BJ Habibie yang saat itu bekerja di Jerman. Berbeda dengan model ekonomi yang dijalankan oleh teknokrat pimpinan Widjoyo, Habibie menggunakan mazhab “Lompatan Katak” untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Kwik Kian Gie (1993) menciptakan dikotomi antara Widjoyonomics dan Habibienomics atas perbedaan model pembangunan.

Persaingan kedua kubu tampaknya tidak ditengahi oleh Presiden Soeharto, karena kedua kubu menghasilkan capaian yang membanggakan. Kubu Widjoyonomics/teknorat mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 7% tahun 1970-80-an, bahkan di atas 8% tahun 1990-95). Sementara kubu Habibinomics membanggakan dengan peluncuran satelit pertama negara berkembang, Satelit Palapa A1 (1976). Prestasi lainnya adalah karya monumental penerbangan perdana pesawat hasil karya anak bangsa N-250 pada 17 Agustus 1995.

Presiden Soeharto mengabaikan realitas di lapangan bahwa selain berbagai capaian menonjol, juga terjadi distorsi ekonomi akibat berkembang-biaknya kelas pengusaha besar (konglomerat) bercirikan pemburu rente.

Sementara itu, industri penerbangan di Indonesia menjadi sektor menguras pengeluaran negara.  Krisis ekonomi   tahun 1997-1998 membuka tabir rapuhnya kebijakan “persaingan” antara Widjonomics-Habibienomics.

 

Belajar dari Tetangga

Sebagai negara berkembang, Indonesia dan Malaysia mempunyai karakteristik yang mirip: negara memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi, pada tahun 1970-an ekspor mengandalkan produk bahan mentah; penerapan kebijakan perlindungan pada pengusaha industri dalam negeri; serta kebijakan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan Iptek. Keduanya juga dipimpin oleh pemimpin yang kuat, berpengaruh dan memerintah lebih dari 20 tahun.

Namun berbeda dengan Presiden Soeharto yang tidak melakukan sinergi Widjojonomics-Habbienomics; PM Dr. Mahathir Muhammad (1981-2003) memadukan semua sumber daya yang ada dengan meluncurkan Visi 2020 (tahun 1991) dengan target ambisius: menjadikan Malaysia menjadi negara maju dan modern pada tahun 2020 (penghasilan USD 12,476 per kapita). Dengan mendasarkan pada prioritas pembangunan teknologi “suatu ekonomi yang efisien, sangat adaptif, dan inovatif, yang meningkatkan penerapan teknologi intensif, sekaligus peningkatan secara bertahap tingkat teknologi (“Malaysia as a Fully Developed Country” Prime Minister’s Office, Malaysia, 2010)

Visi 2020 dijalankan secara konsisten dan dengan jeli PM Mahathir memadukan antara paham keunggulan komparatif dengan keunggulan kompetitif dengan memfokuskan pada pembangunan teknologi tinggi (keunggulan kompetitif) yang memiliki dampak pada sektor industri semi-padat karya: industri elektronik dan industri informasi-komputer. Di tahun 1970 hanya ada sekitar 600 pegawai di bidang ICT, pada tahun 2004 jumlahnya mencapai 369 ribu atau 36% dari total pekerja bidang manufaktur.

Beberapa indikator menunjukkan kesiapan Malaysia dibanding Indonesia dalam Iptek. Dalam Global Competitiveness Index: menempatkan Malaysia di rangking antara 31 – 25. Jauh di atas Indonesia dengan posisi antara 74–41 dari 138 negara. Untuk Publikasi Ilmiah (2017): Indonesia menghasilkan 19.098 publikasi ilmiah,  Malaysia (31.043 karya ilmiah). Kinerja Pendidikan Tinggi: (2018):  UI berada di peringkat ke-54. ITB peringkat ke-65, sementara Universiti Sains Malaya posisi ke-24. Paten teknologi (2016) Indonesia mendaftarkan hak paten (1.154), sedangkan Malaysia (1.963 paten). Bank Dunia mencatat bahwa pada tahun 2000, jumlah dana yang diinvestasikan Indonesia untuk Litbang setara dengan 0,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara Malaysia investasi setara dengan 0,47% dari PDB. Tiga belas tahun kemudian, investasi untuk Litbang di Indonesia hanya mengalami peningkatan yang minim, yakni setara dengan 0,08% dari PDB. investasi Malaysia pada tahun 2014 melonjak menjadi 1,25%.

Kemenangan fenomenal Mahathir dalam Pemilu bulan Mei lalu membuktikan, bahwa rakyat Malaysia percaya kemajuan Malaysia hanya dapat berlanjut apabila Visi 2020 dilaksanakan secara konsisten. Pemilih Indonesia dapat belajar dari Malaysia untuk melakukan pilihannya: mereka yang mengkampanyekan dan menjelaskan peta jalan visi Indonesia jaya dan mampu bersaing di tataran global, perlu mendapat prioritas.

Penuis adalah pengamat internasional, saat ini tinggal di Amerika Serikat

Email: theokbri2010@gmail.com