Kadis LH Kota Bekasi: Sampah Menjadi Persoalan Luar Biasa

BEKASI (IndependensI.com)- Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan  harus ada pengolahan sampah. Nanum  pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan,  sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sampah, telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir,  agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Jumhana Lutfi, saat memberikan sosialisaai pengelolaan sampah kepada warga Perum Puri Mustika Rawalumbu Kota Bekasi, kemarin.

“Sampah kini menjadi permasalahan luar biasa. Biaya pengeloaan dan pengolahan sampah, sangat mahal.  Hasil kajian BPPT, biaya distribusi sampah Rp 1.050 tiap ton. Biaya pengolahan Rp 500.000 per ton. Maka, guna mengurangi sampah, perlu ada pemilahan sejak dari sumber dan memanfaatkan sampah yang bernilai ekonomis,” katanya.

Di Kota Bekasi ujar Lutfi, setiap hari masyarakatnya mengasilkan 1.900 ton sampah. Untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di TPA Sumurbatu Kecamatan Bantargebang, perlu biaya besar, armada angkutan dan lahan TPA yang luas dan cukup.

Tapi kenyataan, dari 1.900 ton sampah tiap hari, hanya sekitar 600 sampai 650 ton yang dapat diangkut dari sumbernya ke TPA. Sekitar 1.250 ton lagi, sampah ada di lingkungan masyarakat tiap hari akibat tak tertangani dengan maksimal.

Sampah yang tak tak tertangani itu, lama-lama menjadi sumber penyakit. Jika satu hari saja ada 1.250 ton sampah bertebaran bukan pada tempatnya, apa yang terjadi. Maka, untuk menangani persoalan sampah, perlu pelibatan semua lapisan masyarakat karena itu bukan hanya semata tanggungjawab pemerintah, kata Lutfi.

Maka ia menamhkan, sejak beberapa tahun lalu,  Pemkot Bekasi telah memprogramkan pembentukan bank sampah. Melalui bank sampah yang direncanakan ada di setiap lingkungan rukun warga (RW), sampah dapat dipilah sejak dari rumah tangga. Sampah organik dapat diolah jadi kompos. Sampah  non organik seperti plastik, kertas, kaleng dan lainnya,  dapat dijual setelah dipilah-pilah sejak awal.

Sampah- sampah yang bernilai ekonomis itulah yang akan dikelola pengurus bank sampah. Sampah itu oleh pengurus bank sampah,  dibeli dan dijual kembali sehingga menghasilan uang, tutur Lutfi.

Ditanya jumlah bank sampah yang sudah terbentuk di Kota Bekasi, mantan Kepala Bappeda Kota Bekasi ink mengakui, kini mendekati 1.000 an. Namun yang aktif hanya sekitar 200 an. Padahal katanya, pihaknya membantu  agar semua bank sampah aktif.

Ia mengharapkan, jika setiap RW mempunyai bank sampah -di Kota Bekasi ada sekitar 1.200 RW- dan aktif mengelola sampah, diharapkan sekitar 70 persen sampah tertangani oleh masyarakat.

“Jika itu terjadi, hanya 30 persen sampah yang dibuang ke TPA. Maka, persoalan sampah secara umum dapat tertangani maksimal. Maka, ia mengapresiasi adanya keterlibatan dan kepedulian warga Puri Mustika Rawalumbu, mengelola sampah warganya.

Yang terjadi saat ini, akibat pengolahan sampah yang belum baik, pihaknya hanya mengangkut sampah dari warga dan dibuang ke TPA Sumurbatu di Kecamatan Bantargebang. Maka, tiap tahun pihaknya selalu kekurangan lahan TPA sekitar 3,5 sampao 5 hektare. Sedang untuk membebaskan lahan, perlu dana besar hingga puluhan miliar.

Maka ujarnya, perlu solusi mengatasi sampah mulai dari pemilahan, pengolahan, mengurangi,  dan perubahan prilaku masyarakat  tidak membuang sampah sembarangan dan peduli lingkungan melalui program reduce, reuse dan recycle (3R).(jonder sihotang)