JAKARTA (IndependensI.com) – Utang negara tiap pemerintahan terus mengalami penambahan. Dari era kepemimpinan Soeharto hingga Joko Widodo utang negara terus membengkak. Tak hanya itu utang yang semakin bertambah ini juga menjadi topik pembicaraan yang seru. Nominalnya terus bertambah dari ratusan hingga ribuan triliun.
Utang pemerintah memiliki batasan aman atau tidaknya, yaitu oleh UU Keuangan Negara no 17/2003. Dalam beleid tersebut, disebutkan pada Pasal 12 ayat (3) bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Saat ini jumlah utang pemerintah mencapai Rp 4.418,3 triliun. Di mana, selama era pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertambah Rp 1.809,6 triliun.
Namun, jika dibandingkan era sebelumnya, mana yang bertambah lebih besar?
Dilansir detik.com, Rabu (23/1/2019). Utang pemerintahan telah ada sejak Presiden Soeharto. Selama kurang lebih 25 tahun memimpin, tercatat jumlah utang pemerintah di kisaran Rp 551,4 triliun dengan rasio 57,7% terhadap PDB.
Selanjutnya, era Presiden BJ Habibie sekitar Rp 938,8 triliun atau bertambah Rp 387,4 triliun. Rasio utang pada saat itu melonjak menjadi 85,4% terhadap PDB.
Pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur kembali bertambah menjadi sekitar Rp 1.271 triliun atau ada penambahan Rp 332,2 triliun. Akan tetapi, era Gusdur terjadi penurunan rasio utang menjadi 77,2% terhadap PDB.
Kemudian era Presiden Megawati Soekarnoputri, utang pemerintah tetap bertambah menjadi Rp 1.298 triliun atau ada penambahan Rp 27 triliun dengan rasio utang turun ke 56,5% terhadap PDB.
Selanjutnya, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nilai utang meningkat lebih dari dua kali lipat jadi sebesar Rp 2.608 triliun atau ada peningkatan Rp 1.310 triliun.
Meski bertambah banyak, rasio utang saat zaman SBY menurun drastis menjadi 24,7% terhadap PDB atau jauh di bawah batasan UU yang sebesar 60% terhadap PDB.
Sedangkan di era Presiden Jokowi, selama empat tahun memimpin jumlah utang pemerintah sudah tembus Rp 4.418,3 triliun atau ada penambahan Rp 1.809,6 triliun, dengan rasio utang sebesar 29,98% terhadap PDB.