Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Ketua DPR: Kaji Pembentukan Badan Penyangga Produk Perikanan

JAKARTA (Independensi.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada pemerintah untuk mengkaji secara mendalam berkaitan rencana pembentukan Badan Penyangga Produk Perikanan sebagai penjaga harga produk perikanan.

“Terutama yang dikaji secara mendalam adalah menyangkut kesiapan sarana, prasarana maupu. sumber daya manusia atau SDM yang akan dipekerjakan di badan penyangga tersebut,” kata Bambang, Kamis (24/1/2019).

Hal tersebut dikemukakannya menanggapi wacana dari pemerintah untuk membentuk Badan Penyangga Produk Perikanan sebagai penjaga harga produk perikanan yang akan dilaksanakan PT Perikanan Nusantara (Perinus)

Bambang juga meminta kepada pemerintah membuat road map mengenai pelaksanaan, perencanaan, pemasaran, pendistribusian, dan strategi dalam meningkatkan produk perikanan Indonesia.

Hal ini, katanya, mengingat pasar terbesar produk perikanan di Indonesia masih berada di Pulau Jawa. “Sedang kegiatan perikanan tangkap justru banyak terjadi di Indonesia Timur,” tutur Bamsoet demikian politisi Golkar ini biasa disapa.

Sementara itu terkait RUU Ekonomi Kreatif, Bamsoet mendorong Komisi X DPR dan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian BUMN, BKPM, Badan Ekonomi Kreatif serta Perbankan untuk lebih mempehatikan beberapa hal yang jadi masalah pokok pembahasan terhadap RUU tersebut.

Antara lain, tutur dia, terkait skema permodalan, perkreditan bagi para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif mengingat persoalan tersebut sering menjadi kendala bagi para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif untuk mengembangkan usahanya.

Kemudian kebijakan ekonomi kreatif mengenai konsep, sinkroninasi, dan pelatihan. Terutama mengedepankan inovasi terbaru pada sektor ekonomi kreatif mengingat sektor ekonomi kreatif memerlukan beragam inovasi dan ide kreatif guna mengembangkan kondisi perekonomian nasional agar lebih berdaya saing secara global.

Selain itu, kata Bamsoet, perlunya dukungan kepada para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif antara lain dengan menampung dan mempromosikan hasil produksi para pelaku usaha sektor ekonomi kreatif.

Dia juga meminta Komisi X secara terbuka dan transparan dalam pembahasan RUU Ekonomi Kreatif memberikan kesempatan masyarakat memberi masukan terkait permasalahan pokok dalam pembahasan RUU Ekonomi Kreatif.

Sementara pemerintah, tegas Bamsoet, serius berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif serta menyerap aspirasi mengingat pembahasan RUU tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara DPR dan Pemerintah. (MJ Riyadi)