Program Keluarga Harapan Jadi Andalan Program Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan

JAKARTA (IndependensI.com) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Ace Hasan Syadzily mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas petahana Joko Widodo alias Jokowi diklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 9,6 persen. Oleh karena itu, program ini akan menjadi andalan Jokowi.

“Ini angka terendah dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya angka kemiskinan, angka gini rasio juga mengalami penurunan hingga 0,38 yang itu artinya kualitas pemerataan pendapatan semakin membaik,” katanya, Kamis (7/2/2019).

“Ini data BPS, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Data BPS ini juga digunakan oleh pemerintahan manapun. Kalau meragukan data BPS ya parameter apalagi yang mau kita gunakan,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Menurut Ace, program PKH kualitasnya lebih baik di era Jokowi dibanding saat diluncurkan pada 2017. Komponen-komponen dari program ini, meliputi pemenuhan terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia, terus mengalami perbaikan di pemerintah Jokowi.

“Tanpa keputusan yang diambil Pak Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat. Di era Pak Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang lebih besar untuk rakyat miskin lebih besar. Sehingga tak heran jika angka kemiskinan di era Pak Jokowi turun menjadi 9,6 persen. Jika bukan karena kebijakan dan arahan Pak Jokowi untuk program PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tentu program-program seperti itu tidak menjadi prioritas utama,” tuturnya.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat. Pada 2014, jumlah penerima program ini sebanyak 2,79 juta keluarga. Tahun 2015 naik menjadi 3,5 juta, tahun 2016 menjadi 6 juta keluarga, tahun 2017 menjadi 6,2 juta keluarga dan pada tahun 2018 jumlah meningkat cukup drastis menjadi 10 juta. Tahun ini jumlah penerima manfaat tidak berubah.

Adapun anggaran yang dikucurkan Negara, pada tahun 2014 sebesar Rp 5,6, tahun 2017 sebesar Rp 11,4 triliun. Tahun 2018 terjadi kenaikan hingga Rp 19,4 triliun dan tahun 2019 pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 34,4 triliun untuk program ini.