Jakarta (Independensi.com)
Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kejaksaan dalam mengawal pemanfaatan dan penyaluran dana desa di seluruh Indonesia pada 2018.
“Karena membuat penyerapan dana desa di 2018 mencapai 99,6 persen,” ungkap Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo di Hotel Bali Dynasty Resort, Denpasar, Bali, Kamis (28/3/2019) saat membuka acara “Sosialisasi Pengawalan penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa 2019” untuk wilayah Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo
Eko menyebutkan juga kegiatan sosialisasi diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat mewujudkan persamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan tentang pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana desa
Sementara itu JAM Intel Jan S Maringka saat menjadi nara sumber mengatakan bahwa saat ini sudah tidak pada tempatnya aparat penegak hukum berlomba mengejar target perkara.
“Karena penegakan hukum dikatakan berhasil justru jika mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum,” tuturnya.
Untuk itu, katanya, diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi para Kepala Desa untuk menjadikan kantor Kejaksaan tempat yang nyaman untuk berkonsultasi terkait permasalahan-permasalahan dalam pemanfaatam dana desa.
Kegiatan Sosialisasi Pengawalan penyaluran dan Pemanfaatam Dana Desa 2019 yang dilaksanakan di Bali akan berlangsung selama dua hari yaitu 28-29 Maret 2019.
Peserta sosialisasi terdiri dari para Kepala Kejaksaan Tinggi, para Kepala Kejaksaan Negeri dan jajaran Kejaksaan dari 5 Provinsi yaitu Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo, para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan perwakilan Kepala Desa se-Provinsi Bali.
Kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Yogyakarta untuk wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogakarta dan Jawa Timur serta di Medan untuk wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatea Barat.(MUJ)