Mehub Budi Karya Sumadi menerima piringan hitam dari Yana Julio yang berisi jingle Ditjen Hubla Bekerja Dengan Hati

Menhub: Seluruh Jajaran Hubla Harus Dapat Bekerja Dengan Hati

Loading

JAKARTA (Independensi.com) –
Menhub Budi Karya meminta agar seluruh jajaran Ditjen Hubla dapat bekerja dengan hati dalam menjalankan tugas dan mengabdi kepada bangsa.

Hal itu di sampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada pembukaan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Raker Ditjen Hubla) Tahun 2019 yang diselenggarakan dari tanggal 8 s.d. 10 April 2019 ini dengan tema “Transportasi Laut yang Bersih, Efektif dan Terintegrasi” di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (8/4).

Pembukaan Raker Ditjen Hubla diawali dengan launching jingle Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berjudul “Kerja dengan Hati, Pastinya!” dan dinyanyikan langsung oleh Yana Julio. Adapun launching jingle ini ditandai dengan penyerahan piringan hitam dari Yana Julio kepada Menteri Perhubungan.

“Ada visi misi yang bagus dari Ditjen Hubla yaitu mereka ingin bekerja dengan hati karena jika kita bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh bisa menyelesaikan pekerjaan,” ujar Menhub.

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas beberapa capaian pada sektor transportasi laut di tahun 2018.

Beberapa capaian di tahun 2018 di antaranya keberhasilan Indonesia menduduki peringkat ke-III di Asia Tenggara untuk Index Pelayanan di Pelabuhan yang sejalan dengan penurunan Dwelling Time di pelabuhan.

Begitu juga dengan Logistic Performance Index yang telah mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan dari peringkat 63 di Tahun 2016 menjadi peringkat 46 di tahun 2018.

Apresiasi juga diberikan atas kinerja dan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang pada tahun 2018 telah berhasil menerima Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Menhub berharap pelabuhan-pelabuhan lain dapat mengikuti Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjadi pelabuhan bebas korupsi dan meningkatkan kinerja pelayanan menjadi lebih baik.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa Raker Ditjen Hubla diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus menjawab tantangan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0.

Saat ini Indonesia tengah menyongsong era Industri 4.0 sehingga Ditjen Perhubungan Laut harus segera merespon dan beradaptasi, dengan mengimplementasikan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada para stakeholder.

“Dengan adanya digitalisasi pelayanan melalui penerapan Inaportnet dan Delivery Order Online, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional dan Dwelling Time,” tutur Dirjen Agus.

Selain itu, Dirjen Agus akan terus mendorong agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla dapat melepaskan ketergantungan terhadap APBN.

Salah satunya melalui percepatan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga ke depannya dapat meningkatkan daya saing pelayanan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

“Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur, dapat memanfaatkan pembiayaan dari sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti yang telah diterapkan pada Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau Bau ataupun melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang telah diterapkan dalam Pembangunan Pelabuhan Probolinggo dan Sintete,” jelasnya.

Dirjen Agus menambahkan, tantangan lain yang dihadapi ialah berdasarkan data World Economic Forum pada 2016, tiap tahunnya 8 juta ton sampah plastik mengalir ke laut yang dapat membahayakan ekosistem laut.

“Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Laut tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018,” imbuh Dirjen Agus.

Adapun peserta Raker terdiri dari seluruh unit kerja Ditjen Hubla baik di kantor pusat maupun di daerah serta perwakilan dari stakeholder dengan total jumlah peserta sebanyak 309 orang. (hpr)