JAKARTA (IndependensI.com) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 yang mencapai sekitar Rp 2.461,1 triliun belum mampu mendanai seluruh kebutuhan pembangunan tanah air. Menurutnya, sekitar 75% APBN digunakan untuk biaya rutin, seperti gaji, bayar utang, hingga subsidi.
“Walaupun anggaran pemerintah Rp 2.200 triliun, itu 75% biaya rutin: gaji, perjalanan, bayar bunga, bayar utang, subsidi. Itu habis kurang lebih 80%. Tidak mempunyai dampak yang tinggi,” kata JK saat membuka acara Mandiri Beyond Wealth di Ritz Carlton PP, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Menurut JK, 75% anggaran belanja negara yang dialokasikan kepada biaya rutin hanya memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Salah satunya melalui anggaran bantuan sosial. Sehingga untuk masalah percepatan pembangunan seperti infrastruktur harus melibatkan peran swasta.
“Tapi infrastruktur ialah dari dunia swasta dengan pemerintah tugasnya membangun infrastruktur agar memudahkan investasi,” ucapnya.
Hingga saat ini, dikatakan JK, pemerintah tengah mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya yang sudah direncanakan. Seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Tujuannya, kata JK, infrastruktur yang telah dibangun memudahkan investor menanamkan modalnya di tanah air.
“Saya minta semua pemerintah yang ada di pipeline semua harusnya dipercepat. Semua loan yang ada di pipeline itu semua dipercepat. Apakah itu kereta api dari Bandung, semi cepat Jakarta-Surabaya itu semua kita percepat sekarang, bendungan-bendungan dipercepat, agar lapangan kerja lebih terbuka pada kondisi ini,” katanya. (dny)