JAKARTA (IndependensI.com) – Para tokoh baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh pemuda yang ada di Indonesia ini harus bisa bersatu dan memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu mencegah beredarnya paham radikal terorisme di masyarakat.
Selain itu para tokoh tersebut juga berperan untuk menciptakan perdamaian jika terjadi gejolak atau perbedaan pilihan dan pandangan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena permasalahan radikalisme dan perbedaan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Drs Suhardi Alius, MH, usai bertindak sebagai Pemantik untuk memberikan pandangan atas situasi negara bangsa Indonesia saat ini dan proyeksinya ke depan pada acara focus group discussion (FGD) mengenai Scenario Planning Workshop on Indonesia yang digelar oleh Gerakan Suluh Kebangsaan, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (16/8/2019) malam.
“Peran tokoh ini sangat penting sekali. Justru yang menjadi pemersatu bangsa itu adalah tokoh tokoh itu baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh intelektual, tokoh pemuda. Mereka yang bisa menjadi penyejuk di masyarakat jika terjadi perbedaan. Pandangan atau pilihan dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat jika di lingkungan masyarakat itu terjadi upaya-upaya infiltrasi penyebaran paham radikal. Karena ini menjadi tanggung jawab berama,” ujar Suhardi.
Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini merespon sangat positif tentang adanya Gerakan Suluh Kebangsaan ini. Karena bangsa ini menurutnya memang membutuhkan suatu gerakan-gerakan di luar pemerintahan tetapi terdiri dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat tersebut untuk bisa berkontribusi dan merasa perlu untuk memberikan informasi mengenai permasalahan radikalisme terorisme serta meluruskan kembali pandangan salah yang dihembuskan kelompok radikal tersebut terhadap bangsa ini.
“Sehingga BNPT berkepentingan untuk memberikan pengayaan informasi mengenai apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan fakta-fakta dan data yang lengkap Bagaimana kita bisa memberikan treatment kalau kita tidak bisa mengidentifikasi dan melihat gejala-gejala apa yang terjadi di masyarakat? Tentunya fakta dan data ini nantimya dapat digunakan sebagai data awal untuk menyusun strategi berikutnya,” ucap mantan Kapolda Jawa Barat ini .
Oleh sebab itu dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT yang pada hari Jumat siang baru tiba dari Tanah Suci usai menunaikan Ibadah Haji atas undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini langsung hadir untuk memenuhi undangan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof Dr Mahfud MD, SH, SU, dan sudah menguraikan secara panjang lebar dari semua perspektif dan memberikan masukan kepada tim Gerakan Suluh Kebangsaan ini atas pandangannya mengenai Scenario Planning Indonesia ke depan.
“Sehingga masukan yang kami berikan tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal dalam rangka Suluh Kebangsaan dalam membuat strategic planning, bahwa ada langkah-langkah yang harus kita kuatkan di tengah globalisasi yang luar biasa ini. Apalagi di era digital informasi yang mudah sekali berubah perilaku kita hanya gara-gara itu (perbedaan pandangan dan pilihan),” ucap alumnus Akpol tahun 1985 ini.
Hal ini menurut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini agar polarisasi yang ada di masyarakat juga bisa kita tuntun agar supaya memiliki nilai kebangsaan yang cukup. “Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa terus punya eksistensinya. Saya bersyukur semua yang hadir lengkap bersatu di sini para perwakilannya. Ini mewarnai bagaimana semua perwakilan masyarkat berkumpul untuk memberikan satu solusi untuk bangsa ini,” kata mantan Wakapolda Metro Jaya ini.
Oleh sebab itu perwira tinggi berpangkat bintang tiga kelahiran Jakarta 10 Mei 1962 ini berharap banyak dari para tokoh tokoh kedepannya untu ikut aktif membenahi dan menyatukan kembali masyarakat yang mana kemarin di tahun politik ini sempat terkotak-kotak karena adanya perbedaan. Karena untuk menyatukan ini adalah tanggung jawab bersama.
“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama, tanggung jawab kolektif. Tidak boleh lagi ada silent majority. Ketika itu melihat salah, tentunya harus bersama-sama untuk mengoreksi. Kebiasaan kita selama ini masalah yang kecil dibiarkan salah tentunya nanti akan menjadi kultur atau budaya tidak baik. Tentunya hal seperti itu tidak boleh. Harus ada keberanian moral dari seluruh anak bangsa untuk mempertahankan negara kesatuan Indonesia dengan segala perspektifnya,” tuturnya.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas upaya positif yang dilakukan Gerakan Suluh Kebangsana ini dalam upaya untuk memberikan rumuskan strategi dalam mengadapi radikalisme. Dirinya juga siao memberikan masukan yang dianggap perlu jika masih ada hal-hak yang perlu ditanyakan lebih mendalam.
“Saya berterima kasih kepada teman-teman di Suluh Kebangsaan ini. Kami siap terus-menerus untuk mendampingi. Dan jangan sungkan Pak, karena kami akan terus mensupport apapun mengenai langkah langkah untuk kebaikan negeri ini,” ujarnya mengakhiri.
Sementara itu Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof Dr Mahfud MD ,megatakan menerangkan pihaknya pada FGD ini sengaja mengundang Kepala BNPT. Karena radikalisme itu menurutnya sangat dekat sekali dengan terorisme.
“Batasnya tidak jauh. Seorang radikal itu, kalau ada kesempatan dan kalau sudah ‘bensinnya’ cukup itu ujungnya ke teror, kan begitu. Itulah sebabnya dari 15 tokoh yang kami undang salah satunya kami mengundang Kepala BNPT, pak Suhardi Alius. Ini agar kami mendapatkan informasi mengenai bagaimana peta sebenarnya yang ada di hadapan kita tentang gerakan terorisme dan radikalisme ini.,” ujar Prof Dr Mahfud MD, SH, SU, usai acara tersebut
Lebih lanjut mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi ini menjelaskan, Gerakan Suluh Kebangsaan ini sendiri adalah satu gerakan yang ingin membangun kesadaran berbangsa dan bernegara tanpa intoleransi, tanpa teror, kemudian juga mencari peta peta masalah yang harus dihadapi secara bersama-sama
Dari para tokoh tersebut pihaknya juga melakukan tukar menukar informasi. Dimana kalau ada informasi informasi lain lalu di cocokkan apakah sama informasi yang diperolehnya itu dengan informasi yang diperoleh BNPT seperti masuknya dana-dana dari pelarian orang-orang di luar negeri yang di sana yang dikejar-kejar oleh pemerintahnya misalnya lagi pergi ke Indonesia dan sebagainya.
“Kita minta informasi, dan alhamdulillah cocok. Pandangan cocok kemudian informasinya itu nampaknya ada benang merah tentang itu. Artinya sebenarnya kita kalau mau ya punya peta peta jalan yang perlu dipertanjang yang tentu saja untuk turut menanggulangi persoalan ini. itu saja sebenarnya,” ujar pria yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.
Oleh karena itu setelah mendapatkan pejelasan dari Kepala BNPT tersebut maka pihaknya pada malam itu juga langsung berkumpul untuk meramu semua yang telah dibicarakan sejak Jumat siang sampai malam terhadap langkah-langkah yang akan diambil berikutnya.
“Kita ramu, kita klasifikasi masalahnya, klasifikasi langkah-langkahnya, kemudian nanti kita akan melanggkah lebih lanjut. Hari ini kan scenario planning, besok berikutnya kita akan masuk ke strategic planning. Sehingga lebih jelas langkahnya, Tapi jelas bahan dari pak Suhardi dan yang lain-lain tadi sangat bagus,” ujar mntan Menteri Pertahanan ini mengakhiri.
Seperti diketahui, dalam FGD tersebut setidaknya menghadirkan 15 tokoh yang juga pakar pada bidangnya masing-masing termasuk Kepala BNPT sendiri. Mereka diantaranya adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof Dr Komarudin Hidayat; cendekiawan muslim Dr Alwi Shihab; Ketua Umum Pengurus Pusat Muhamadiyah, Dr KH Haedar Nashir, MSi; Tokoh Nahdatul Ulama Dr Ir H Salahuddin Wahid; pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail; pendidik Najelaa Shihab, Alissa Wahid, Romo Benny Susetyo, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka diminta memberikan pandangannya untuk merumuskan langkah-langkah terbaik untuk menangkal radikalisme dari sudut pandang segala bidang.