Jakarta (Independensi.com)
Pengamat politik Andi Yusran memprediksi lima tahun ke depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan lagi nyaring dan akan lebih sulit memaksimalkan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif atau pemerintah.
Menurut Yusran prediksinya itu didasari komposisi pimpinan DPR RI periode 2019-2024 yang kini diketuai Puan Maharani dan lemahnya posisi politik kelompok oposisi di DPR.
“Akan terjadi banyak perubahan-perubahan mendasar terkait performance DPR yang akan tampil lebih lunak atau ‘soft’ vis-a-vis dengan eksekutif,” tuturnya kepada Independensi.com, Kamis (3/10/2019) ketika ditanya wajah DPR RI lima tahun ke depan.
Dia menyebutkan lemahnya posisi politik kelompok oposisi di DPR karena pada tingkat pimpinan hanya ada partai Gerindra.
Begitupun, tuturnya, di barisan keanggotaan kondisi kelompok oposisi kekuatannya juga tidak signifikan jika berhadapan dengan koalisi partai pro pemerintah.
“Kemungkinan hanya PKS dan PAN yang masih bisa ‘nyaring’ bersuara, dan itupun dengan frekwensi yang lemah,” kata Yusran yang juga Peneliti Pusat Studi birokasi dan Tata Kelola Pemerintahan Universitas Nasional Jakarta.
Sementara itu Gerindra, tutur dia, sepertinya sudah mulai ‘jinak’ dan itu diindikasikan dengan ‘ditariknya’ Fadli Zon yang kerap bersuara lantang dari posisi pimpinan.
“Jadi dalam lima tahun kedepan poros politik Presiden-DPR akan membentuk pola kontrol yang tidak seimbang atau check and im-balance,” ucapnya.
Ditambahkan Yusran dengan dominannya partai politik pro pemerintah di DPR secara langsung akan berimplikasi kepada menurunnya tingkat resistensi DPR secara institusi terhadap produk kebijakan yang dirumuskan pemerintah semisal Undang-Undang.
“Dalam kondisi tersebut peran dan fungsi kontrol publik harus lebih massif hadir merespons setiap kebijakan yang.akan diproduksi pemerintah dan DPR,” katanya.(MUJ)