PEKANBARU (Independensi.com) – Pelantikan tiga dari empat orang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masa bhakti 2019-2024, terpaksa dilakukan minus Wakil Ketua dari Partai Golkar.
Pengambilan sumpah unsur pimpinan ini terpaksa molor, sebab, hingga acara pelantikan tiga orang unsur pimpinan digelar, surat dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu terkait nama calon wakil ketua, belum diserahkan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Rohul.
Bila DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu nanti sudah menyerahkan nama satu orang yang akan menjabat Wakil Ketua, surat tersebut akan segera diajukan kepada Bupati Rokan Hulu, untuk di usulkan ke Pemprov Riau.
Setelah Surat keputusan (SK) dari Gubernur Riau turun, kita akan segera menjadwalkan ulang pelantikan Wakil Ketua DPRD Rohul dari Partai Golkar, ujar Budia Kasino Sekretaris DPRD Rohul menjawab pertanyaan Independensi.Com melalui telepon Rabu (9/10) malam.
Menurut Budia Kasino, ketiga orang unsur pimpinan DPRD Rohul yang telah diambil sumpahnya oleh Sunoto SH,MH Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian antara lain Novliwanda Ade Putra SH dari Partai Gerindra selaku Ketua DPRD Rohul, Hardi Chandra dari PDI Perjuangan dan M Syahril Topan dari Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing sebagai Wakil Ketua. Acara pelantikan tiga unsur pimpinan itu juga dihadiri Sukiman Bupati Rohul, Alfedri MSi Bupati Siak dan pejabat lainnya..
Terkait keterlambatan pengajuan nama calon wakil ketua dari Partai Golkar ini, menurut Novliwanda Ketua DPRD Rohul kepada sejumlah wartawan mengatakan, bahwa pihaknya sudah dua (2) kali menyurati Partai Golkar agar segera mengirim nama satu orang untuk diajukan sebagai Wakil Ketua DPRD Rohul. Namun mungkin karena sesuatu dan lain hal, nama itu belum diserahkan sehingga acara pelantikan unsur pimpinan DPRD Rohul terpaksa dilaksanakan dua kali.
Tidak masalah acara pelantikan digelar dua kali, mengingat banyaknya agenda yang segera akan diselesaikan. Seperti pembentukan Pansus (Panitia Khusus) untuk menyelesaikan Rancangan Tata Tertib (Tatib) menjadi Tatib DPRD Rohul. Selain itu juga masalah penyambutan Hari Ulang Tahun Kabupaten Rokan Hulu, Orientasi DPRD, dan yang paling urgen adalah masalah pembahasan APBD Rokan Hulu tahun 2020. “Kita menargetkan pembahasan APBD murni tahun 2020 sudah disahkan paling lambat 30 November 2019,” tegasnya.
Ketika Independensi mencoba menghubungi Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Riau Rizaldi M Abrus melalui telepon selulernya, tidak diangkat. Namun Masnur pengurus DPD I Golkar Riau kepada wartawan mengakui bahwa surat persetujuan dari DPP Partai Golkar menunjuk Nono Patria Pratama sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Rohul dari Partai Golkar sudah OK.
Akan tetapi surat disetujui DPP Partai Golkar itu ditujukan pada DPD I Golkar Riau sementara Ketua DPD I Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman masih sibuk atas pelantikannya sebagai aanggota DPR RI. “Tolong sabar ya,” kata Masnur.
Menanggapi belum dilantiknya wakil dari Partai Golkar di DPRD Rohul, Ramlan Zas mantan Bupati Rokan Hulu yang juga mantan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau kepada Independensi.Comn mengatakan, pihaknya menyesalkan hal itu bisa terjadi. Bahkan Ramlan menuding adanya unsur pemaksaan kehendak dari pihak-pihak tertentu. “Ndak bisa begitulah, itu sudah kepentingan pribadi,” kata Ramlan Zas sambil geleng-geleng kepala.
Reporter: Maurit Simanungkalit