Jakarta (Independensi.com)
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan dua ketua umum partai yaitu Prabowo Subianto dari Gerindra dan Susilo Bambang Yudhoyono dari Demokrat di Istana Negara belun lama ini memunculkan berbagai spekulasi.
Termasuk kemungkinan Jokowi mengajak Partai Gerindra dan Demokrat masuk kabinet. Terhadap spekulasi tersebut pengamat politik DR Andi Yusran tidak menepisnya dan bahkan mengamininya.
“Tidak menutup kemungkinan semua partai koalisi pendukung Jokowi plus Gerindra dan Demokrat diajak masuk kabinet Gotong Royong yang akan dibentuk Jokowi,” kata Yusran kepada Independensi.com, Senin (14/10/2019).
Disebutkan Yusran jika masuk dalam kabinet maka Gerindra dan Demokrat bakal mendapatkan jatah minimal atau tidak lebih dari satu menteri.
“Sementara partai koalisi bisa lebih dari satu, dan khusus PDI-P saya kira akan ‘ngotot’ meminta jatah lebih dari partai koalisi pendukung lainnya,” ucap Yusran.
Namun dia mengakui masuknya kedua partai non koalisi dalam kabinet tentunya akan mendapat resistensi dari partai koalisi pendukung Jokowi utamanya PDI Perjuangan.
Hanya saja, tuturnya, ruang kedua partai non koalisi tersebut tetap terbuka mengingat sikap ‘akomodatif’ yang diperlihatkannya ketika bagi-bagi jatah pimpinan DPR dan MPR-RI.
Dikatakan juga Yusran kuatnya posisi presiden vis-a-vis parlemen, disatu sisi menguntungkan bagi rezim yang sedang berkuasa.
“Tapi disisi lain akan menggerus kualitas demokrasi yang sedang berproses pasca orde baru,” tutur peneliti Pusat Studi birokasi dan Tata Kelola Pemerintahan Universitas Nasional Jakarta.
Disebutkannya hal itu terjadi karena tersendatnya mekanisme ‘check and balances’ akibat lemahnya parlemen atau DPR mengontrol jalannya pemerintahan.
Oleh karena itu, tuturnya, kinerja Presiden yang ‘kurang’ terkawal membuka peluang lemahnya pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional menuju pencapaian target-target sebagaimana terencana di dalam RPJMN 2029-2024.(MUJ)