Fraksi Partai Sosialis Indonesia (Fraksi PSI) di DPRD DKI Jakarta, Senin 4 November 2019 dikirimi karangan bunga oleh sejumlah elemen masyarakat sebagai bentuk dukungan atas dibongkarnya usulan APBD DKI Jakarta 2020 yang janggal atau tidak masuk akal seperti pembelian lem aibon dan bolpoin yang jumlahnya mencapai ratusan miliar lebih oleh Fraksi PSI. Tampak anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana bersama wartawan Independensi.com, Endang Nourmayanti

William Aditya Sarana: Kejahatan Terhadap ‘Anggaran Itu’ Terjadi di Ruang Gelap

JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Fraksi Partai Sosialis Indonesia DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengatakan pihaknya tetap akan konsisten untuk memperjuangkan transparansi penggunaan anggaran Pemda DKI Jakarta. Meski banyak kririkan dialamatkan kepada dirinya, termasuk ada pihak-pihak yang mengadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD karena kasus dibongkarnya usulan APBD 2020 Pemda DKI.

“Saya menerima kritikan, menerima sebagai nasehat, menerima semua masukan. Tapi kalau untuk hal-hal prinsip, Saya tidak bisa toleransi. Jadi saya terima sebagai masukan saja,” kata William Aditya Sarana kepada wartawan Independensi.com di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Menurut William, agar tidak bisa dikorupsi, tidak ada permainan, hanya satu kata yakni alokasi anggaran harus transparan. Karena melalui transparansi tidak ada ruang gelap untuk melakukan kejahatan. “Kejahatan itu biasa terjadi atau dilakukan di ruang gelap,” katanya.

Nah, kalau tujuannya memberantas korupsi, kata William, maka transparansi itu harga mati. Jadi dokumen-dokumen perencanaan APBD itu harus segera di upload. Tidak pilihan lain yang lebih baik. Sehingga kalau ditemukan ada anggaran-anggaran aneh seperti diungkap PSI belum lama ini bisa segera dicegah.

“Karena itu usulan anggaran itu harus segera dipublikasi. Disampaikan ke DPRD maupun eksekutif. Jadi, dengan di upload maka seluruh masyarakat DKI menjadi auditor. Nah, itu kan membantu pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI soal anggaran. “Jadi bagus banget kalau anggaran itu transparan, karena setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan,”kata William.

Oleh karenanya, lanjut William, dirinya ingin mendorong eksekutif segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020, karena melalui itu masyarakat DKI Jakarta bisa memberikan masukan terhadap perencanaan APBD 2020. “Jangan sampai dokumen itu diunggah setelah selesai pembahasan anggaran,” paparnya.

Menanggapi jawaban Pemda DKI yang mengaku soal salah upload adanya anggaran yang janggal, William mengatakan, di setiap organisasi salah upload itu pasti ada. Soal salah ketik atau salah upload itu bisa terjadi, human error pasti ada. “Setiap organisasi ada tendensi salah ketik. Pasti ada, namanya juga manusia kan,” paparnya

Namun demikian jangan sampai seperti usulan anggaran pembelian lem aibon, bolpoin, buzzer dan lainnya yang mencapai ratusan miliar lolos dari pantauan masyarakat. Makanya Agar hal-hal itu tidak terjadi maka harus dibuat sistem seperti e-budgeting. Akan tetapi kalau sistem sudah dibuat, kalau user dari sistem tidak mau pakai, maka secanggih apapun sistem itu tidak menjadi apa-apa. “Jadi, memang harus ada niatan juga dari user pengambil kebijakan atau eksekutif,” tuturnya.

Menanggapi adanya kiriman bunga dari masyarakat untuk Anggota DPRD PSI pasca dibongkarnya kejanggalan APBD DKI Jakarta 2020, William mengatakan, tentunya saya senang sekali. Artinya banyak masyarakat yang mendukung tentang apa yang sudah dilakukan oleh PSI. Tapi maksud lebih besar dari pemberian karangan bunga itu tentunya masyarakat mendukung dan berekspektasi terhadap seluruh anggota DPRD.

“Tujuannya agar semua anggota DPRD tetap kritis dan tetap memiliki semangat untuk menyisir anggaran satu per satu. “Jadi saya sangat mengapresiasi, dan berterima kasih dan saya berharap kepada seluruh anggota DPRD agar tetap kritis,” tambahnya. (Endang Nourmayanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *