JAKARTA (Independensi.com) – Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menegaskan pihaknya tetap memperjuangkan agar anggaran TGUPP Rp 19,8 miliar itu dicoret.
“Kalau PDI Perjuangan sejak awal kita minta kepada Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) untuk men-drop alokasi anggaran TGUPP. Kalau toh Anies masih membutuhkan TGUPP, silakan menggunakan dana operasional (gubernur),” kata Gembong kepada wartawan, Senin (2/12).
Gembong menjelaskan anggaran TGUPP nantinya tetap akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Dia memastikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan berupaya agar anggaran TGUPP tidak dianggarkan.
“Kalau toh tetap masuk, nanti kan itu kembali ke komisi lagi. Kembali ke komisi, kemudian dibahas di Banggar lagi,” jelasnya.
“Insyaallah nggak akan lolos, insyaallah nggak akan loloslah TGUPP,” imbuh Gembong.
Gembong kemudian menjelaskan alasan Fraksi PDI Perjuangan ngotot agar anggaran TGUPP tidak disahkan. Selain soal manfaat, dia juga menyinggung imbas TGUPP terhadap kinerja dinas-dinas.
“Ini kan soal asas manfaat mas. Persoalan hanya asas manfaat. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu harus bermanfaat bagi kepentingan warga Jakarta. Bukan soal yang lain-lain. Hanya sebatas itu,” ujar Gembong.
“Yang lebih fatal lagi, TGUPP itu mengganggu kinerja OPD (organisasi perangkat daerah), itu yang paling parah. Kepala-kepala dinas kan lebih takut TGUPP daripada anggota Dewan. Karena siapapun yang dekat dengan Gubernur pasti menakutkan, kan begitu. Jangankan TGUPP, sopir aja kan ditakutin, kalau sopirnya Pak Gubernur,” sambung anggota Komisi A DPRD DKI itu.