Anggota Komisi I DPRD Gresik Jawa Timur

Layanan Dispendukcapil Gresik Yang Asal-asalan Dikecam DPRD

GRESIK (Independensi.com) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik Jawa Timur, menuai sorotan tajam dari DPRD setempat. Karena, tidak bisa memberikan pelayanan kependudukan yang baik kepada masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Gresik Jumanto mengatakan bahwa pelayanan di Dispendukcapil terkesan asal-asalan atau seenaknya. Apalagi, masih menggunakan cara manual yang ketinggalan jauh dibanding daerah lain yang sudah memanfaatkan teknologi.

“DPRD ini sering mendapat keluhan dari masyarakat, mengenai pelayanan Dispendukcapil yang tidak sesuai harapan. Padahal, anggaran yang ada di institusi ini cukup besar dan setiap tahun dinaikkan besarannya,” ujar, Selasa (10/3).

Contoh pelayanan Dispendukcapil Gresik yang tidak maksimal lanjut Jumanto, waktu ada yang menanyakan berkas kependudukannya yang tengah diurusnya. Sering kali tidak mendapatkan penjelasan yang kurang mengenakan.

“Ada orang yang melapor langsung ke kami, terkait persoalan berkas kependudukan. Begitu saya telpon Kepala Dispendukcapil, baru mau menindaklanjuti seolah melaksanakan fungsi dan tugasnya. Giliran masyarakat yang bersangkutan yang tanya, kok seolah-oleh tak dihiraukan,” tuturnya.

“Agar persoalan seperti ini tidak terus menerus terjadi, kami akan memanggil pihak Dispendukcapil dan mendesak Bupati untuk menegur bawahan yang tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana seharusnya,” tegasnya.

Senada juga disampaikan, Wakil ketua Komisi I DPRD Gresik Syaichu Busiri merinci layanan Dispendukcapil yang kurang maksimal. Seperti, layanan akte kelahiran, perubahan kartu keluarga (KK), kartu identitas anak, akta kematian.

“Ironisnya di Gresik saat ini, semua layanan maupun data kependudukan masih bersifat manual. Padahal, sudah e-ktp masak tidak bisa memanfaatkan teknologi atau aplikasi digital. Sehingga bisa menghemat waktu, efektif dan maksimal,” tukasnya.

“Persoalan ini, kami melihatnya karena mindset yang dianut oleh para pejabat di Gresik tidak jelas. Bahkan, hal-hal semacam ini tidak ada dibenak mereka untuk konsen menjalankan fungsi dan tugasnya. Mungkin, sederhananya menurut mereka yang penting sudah gugurkan kewajiban,” tandasnya. (Mor)