JAKARTA (Independensi.com) Industri penerbangan di Tanah Air saat ini tengah memasuki masa yang sangat sulit.
“Sejak awal bulan Maret 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis. Semua maskapai penerbangan sudah mengurangi jumlah penerbangan baik rute dan frekuensinya sampai dengan 50% atau lebih,” kata Ketua Umum INACA, Denon Prawiratmadja di Jakarta, Kamis (26/3).
Penurunan jumlah penumpang tersebut menurut Denon sebagai dampak dari pandemic Covid-19 atau virus Korona yang menyebarluas ke suruh wilayah Indonesia.
“Apabila penuntasan pandemic Covid-19 semakin tidak pasti, diramalkan hal ini akan membuat industri penerbangan semakin terpuruk bahkan sebagian akan tidak beroperasi karena bangkrut,” kata Denon.
Untuk mengurangi kerugian yang derita, beberapa waktu belakangan ini, sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan langkah antisipasi. Diantaranya dengan memilih opsi tutup operasi dan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya baik bagi pilot, awak kabin, teknisi dan karyawan pendukung lainnya.
Diakui oleh Denon, untuk menyelamatkan industri penerbangan agar tetap eksis, baik saat ini maupun saat recovery nanti apabila pandemic Covid-19 sudah tuntas, maka INACA saat ini sudah dan akan meminta sejumlah keringanan maupun insentif kepada Pemerintah.
“Yang kami harapkan adalah penundaan pembayaran PPh, penangguhan bea masuk impor suku cadang, penagguhan biaya bandara dan navigasi yang dikelola BUMN, pemberlakuan diskon biaya bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dan perpanjangan jangka waktu berlakunya pelatihan simulator maupun pemeriksaan kesehatan bagi awak pesawat,” katanya.
Jika tidak ada respon positif dari pemerintah yang cepat maka dipastikan tindakan perumahan maupun PHK karyawan akan terus terjadi sebagai upaya penyelamatan.
“Dampaknya bukan hanya di industri penerbangan itu sendiri tapi juga untuk industri pendukungnya baik hilir maupun hulu seperti bengkel pesawat, ground handling, dan agen perjalanan yang terlibat.
Untuk ini, INACA sangat mengharapkan respon positif dari Pemerintah yang cepat untuk menghindari gelombang perumahan dan PHK yang tidak bisa dihindari tersebut,” tutupnya. (hpr)