JAKARTA (Independensi.com) DPP Organda sangat mengapresiasi Polri dan jajaran Perhubungan pusat maupun daerah terhadap penangkapan travel gelap yang mencoba mengantarkan calon pemudik secara ilegal.
Sejak pemerintah memberlakuan larangan mudik terhitung sejak 24 April lalu hingga saat itu sampai hari ini, tercatat 471 travel gelap ditangkap petugas Ditlantas Polda Metro Jaya di berbagai titik check poin dan berhasil mencegah p 2.771 orang calon pwmudik.
Sedikitnya terdapat lebih dari 63.000 kendaraan yang diputar balik selama Operasi Ketupat. Jumlah terbanyak berada di wilayah Polda Metro.
Seperti disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, terhadap pengemudi travel gelap diberikan tindakan berupa penilangan. Sementara untuk penumpang diantar ke Terminal Pulo Gebang menggunakan bus yang disiapkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Sekjen DPP Organda Ateng Aryono sangat mengapresiasi langkah POLRi dan jajaran Perhubungan (baik Kemenhub maupun Dishub) terhadap penangkapan dan tindakan diatas
Polri dan jajaran Kemenhub sebagai garda terdepan memantau arus pergerakan pemudik. Selain itu pemerintah wajib terus melakukan penangkapan travel ilegal diluar tragedi covid 19.
Hal ini untuk menjaga proses perwujudan penegakan sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Menyikapi fenomena pemudik menggunakan transportasi sewa (travel ilegal) melintasi jalur tikus untuk dapat pulang kampung ke Jawa Tengah meski pemerintah pusat sudah melarang mudik demi menekan penyebaran wabah virus corona.
DPP Organda memandang masalah ini segera dicarikan jalan keluar khususnya soal kendaraan umum yang beroperasi tanpa izin sebagau travel ilegal
Menurut Ateng selain mengetatkan aturan larangan mudik Kemenhub harus memberikan penalti untuk mereka yang melanggar.
“Sangsi tidak hanya ke pengemudi namun juga harus ke pemilik kendaraan, karena tingkat kedisiplinan masyarakat masih cukup rendah” ungkap Ateng
Oleh karena itu pemerintah juga harus memberikan solusi terhadap angkutan yg dianggap ilegal, yaitu dengan memberikan kermudahan proses pengajuan izin kepada pemilik kendaraan angkutan travel ilegal menjadi legal, baik secara personal atau kelembagaan.
“Jadi jangan cuma dikandangkan saja namun diarahkan menjadi angkutan transportasi legal sesuai aturan yang ada” pungkas Ateng Aryono
Dalam kontekss ini DPP Organda sangat mendukung proses kedisiplinan yg dibangun oleh rregulasi perizinan yg solid.
Hal ini diharapkan proses indentifikasi kendaran yg dioperasikan secara umum lebih mudah terdeteksi oleh semua pihak. Baik oleh regulator, maupun oleh konsumen.
Ateng berpendapat, bahwa konsep kedisiplinan dibangun dengan hukum yang transparan dapat menimbulkan keteraturan bagi siapapun yang akan berbisnis di dunia transportasi.
Dengan kata lain memang harus ada sanksi, “kadang-kadang orang baru mau disiplin kalau sanksin ya berat,” tandasnya
” Angkutan travel ilegal tidak melakukan standar protokol covid 19, sehingga membahayakan semua pihak” kata Ateng.
DPP Organda sebagai asosiasi tranportasi angkutan darat memiliki fungsi
melakukan pembinaan kepada para pengusaha angkutan umum antara lain melalui pembinaan dalam perbaikan sistem pengawasan, seperti pengecekan kesiapan kendaraan sebelum beroperasi.
DPP Organda senantiasa berupaya agar peran serta terminal turut pula melakukan pengawasan, di samping pengawasan periodik melalui uji KIR agar pengawasan dapat lebih maksimal. (hpr)