Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai Percepatan Proyek Strategis Nasional Patimban melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 22 September 2020.

Presiden Instruksikan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban

Loading

BOGOR (Independensi.com) – Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukannya percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kehadiran pelabuhan utama baru tersebut akan berperan penting bagi pertumbuhan dan perdagangan di wilayah Jawa Barat.

Hal tersebut dikemukakan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai Percepatan Proyek Strategis Nasional Patimban melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 22 September 2020.

“Pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan dan perdagangan di wilayah Jawa Barat dan dikembangkan saling mengisi dengan (pelabuhan) Tanjung Priok,” ujarnya.

Pantai Utara Jawa yang telah terhubungkan dengan sarana jalan tol ke depannya harus dapat menjadi sebuah super koridor ekonomi. Pembangunan pelabuhan Patimban akan menjadi salah satu kunci untuk dapat mewujudkan hal tersebut sehingga kawasan-kawasan industri, pariwisata, dan sentra pertanian akan saling terhubung.

“Dengan Pelabuhan Patimban ini akan terbangun segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu Pelabuhan Patimban, Airport Kertajati, juga kawasan di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai sebuah kawasan industri, saling terkoneksi dan saling mendukung satu dengan yang lain sehingga memiliki daya saing terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi di bidang otomotif,” imbuh Presiden.

Terkait percepatan pembangunan tersebut, Kepala Negara meminta jajarannya untuk sekaligus memperhatikan dampak sosial ekonomi bagi para nelayan setempat. Presiden meminta agar apabila terdapat nelayan setempat yang mungkin terdampak oleh pembangunan tersebut, pihaknya dapat bersegera bergerak dan memberi bantuan kepada para nelayan tersebut.

“Tolong dilihat betul, kalau memerlukan dukungan sarana dan prasarana untuk kapal misalnya bagi para nelayan yang terdampak ini agar KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) bisa memberikan bantuannya kepada para nelayan,” tuturnya.

Selain itu, pembangunan Pelabuhan Patimban ini juga harus diikuti dengan model pengembangan pelabuhan utama yang terkonsolidasi. Nantinya, tiap-tiap pelabuhan utama sudah harus memiliki segmen tersendiri yang dapat saling mengisi antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya.

“Patimban, Tanjung Priok, dan 28 pelabuhan utama lainnya harus betul-betul terkonsolidasi sehingga arah ke depan pengembangannya itu menjadi konkret dan jelas, mempunyai segmen yang saling mengisi. Kita harapkan agar konsolidasi ini dapat mempercepat pertumbuhan sentra-sentra ekonomi regional, juga memberikan kecepatan pelayanan di bidang logistik, membuat produk-produk ekspor kita semakin efisien dan kompetitif,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada November 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau perkembangan pembangunan Pelabuhan Patimban yang merupakan proyek pembangunan bertahap dan jangka panjang dengan nilai investasi sebesar Rp29 triliun hingga Rp50 triliun.

Total luas area pelabuhan Patimban secara keseluruhan mencapai 654 hektare. Dari jumlah tersebut, 300 hektare di antaranya akan diperuntukkan bagi peti kemas dan terminal kendaraan. Adapun untuk kapasitas pelabuhannya nantinya akan mencapai sebesar 7,5 juta TEUs.

Dengan kapasitas tersebut, Pelabuhan Patimban ini nantinya akan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor.(wst)