Polisi membubarkan keramaian di Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru

Anggota DPRD Pekanbaru, Robin Edward : “Memalukan, Polisi Membubarkan Massa di Komplek MPP”

Loading

PEKANBARU (Independensi.com) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru yang menerapkan program weekend mantap (perekaman tatap muka pemula), mendapat sorotan.

Ditengah kondisi pandemi covid-19, terjadi aksi kerumunan massa dengan jumlah besar, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan cluster baru. Lapangan di Disdukcapil sangat luas, namun pengaturan terhadap pengunjung tidak siap, hingga terjadi kerumunan warga dengan jumlah besar.

Layanan yang dibuka khusus hari Sabtu dan Ahad untuk perekaman E-KTP warga yang belum pernah merekam, KTP rusak ataupun KTP hilang itu, diserbu warga. Ratusan bahkan ribuan warga sejak pagi, berdesakan di halaman Mall Pelayanan Publik (MPP).

Kerumunan itu mengkhawatirkan penambahan angka penyebaran covid-19. Akhirnya, Kepolisian turun tangan menertibkan warga yang memadati halaman MPP, dan meminta sebagian meninggalkan lokasi.

Posko gusus covid-19 di komplek MPP (Mall Pelayanan Publik) tidak bekerja, buktinya kenapa mereka tidak melakukan tindakan dengan cepat mengatasi kerumunan massa yang membludak di halaman Disdukccapil. Kita minta Walikota Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan, kata Robin Edward SE, MH, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru kepada Independensi.com, di Pekanbaru.

Kita miris sekali melihat kejadian itu, ditengah kondisi pandemi covid-19, masyarakat membutuhkan pelayanan prima. Disdukcapil ingin melakukan terobosan dalam pelayanan masyarakat, namun tidak siap dan tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait.

Ada Satgas penanganan covid-19 di komplek perkantoran MPP, kenapa tidak melihat kerumunan massa yang membludak, kenapa tidak melakukan tindakan yang cepat, kemana petugas satgas covidnya ?.

Lebih lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah lagi gencar-gencarnya menerapkan protokol kesehatan, seperti sosialisasi 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak), namun OPD bersangkutan tidak peduli, atau kurang perhitungan terhadap protokol kesehatan.

Satgas covidnya kemana ? Harusnya bisa ditata, atau pihak Disdukcapil tidak siap. “Memalukan instansi vertikal sampai membubarkan kerumunan massa,” ujar Robin Edward lagi.

Robin Edward

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru Irma Novrita kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya juga menyesalkan membludaknya masyarakat datang ke kantor mengurus beragam administrasi kependudukan.

Seharusnya mereka tidak mesti datang ke kantor, sebab sudah ada layanan on line. Layanan on line tidak masalah untuk perubahan data, alamat serta status perkawinan. Diajukan lewat aplikasi, kita layani, katanya.

Irma Novitra menguraikan, sebelum pandemi, Disdukcapil bisa menerima 1200 – 1500 permohonan pengurusan berbagai data. Tadinya kita sudah buka pengurusan sistim on line agar orang tidak perlu datang dan kita tutup sistem yang manual, tetapi banyak keluhan.

Setelah antrean on line ditutup sementara dan membuka sistim pelayanan manual, ternyata lebih banyak lagi warga yang datang walaupun kuota dibatasi. Namanya manual, warga pengen dapat antrean, akhirnya datang lebih pagi lagi dan jumlahnya membludak.

Irma menjelaskan, layanan yang dibuka lebih pagi itu adalah, bagi masyarakat yang hendak mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP). Petugas akan melakukan pengecekan, dan mengarahkan masyarakat untuk pergi ke tempat di mana KTP itu dikeluarkan.

Kita sudah memecahkan tempat pengambilan KTP untuk mencegah keramaian dan kerumunan di masa pandemi Covid-19. “Pengambilan KTP bisa diambil di UPTD kecamatan masing-masing ,” tegasnya. (Maurit Simanungkalit)