Ketua Bidang Peradilan Adat dan Hukum Adat Majelis hakim Adat Dayak Nasional (MHADN), Tobias Ranggie SH

Komnas HAM Seperti Jurubicara FPI

JAKARTA (Independensi.com) – Ketua Bidang Peradilan Adat dan Hukum Adat Majelis hakim Adat Dayak Nasional (MHADN), Tobias Ranggie SH, menilai Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) tidak lebih dari jurubicara Front Pembela Islam (FPI) dan Mohammad Rizieq Shihab (MRS).

“Logikanya sederhana saja, ketika empat warga dibunuh secara sadis di Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat pagi, 27 Nopember 2020, Komnas HAM menjadi sebuah lembaga paling pengecut, tidak berani bersikap, diam seribu bahasa,” kata Tobias Ranggie, Rabu, 9 Desember 2020.

“Lucunya, ketika 6 laskar FPI tewas ditembak Polisi karena melakukan penyerangan terlebih dahulu saat mengawal MRS di Kilometer 50 Tol Cikampek – Jakarta, Senin dihinari, 7 Desember 2020, Komnas HAM langsung melakukan investigasi. Padahal laskar FPI nyata-nyata melakukan perlawanan terhadap alat Negara,” tambah Tobias Ranggie.

Dikatakan Tobias Ranggie, mestinya Komnas HAM harus berani bersikap tegas dan keras, bahwa FPI adalah salah satu aktor pelanggar HAM, dengan berbagai aktifitas brutalnya main hakim sendiri, tanpa bisa disentuh hukum semenjak era demokratisasi tahun 1998.

Diungkapkan Tobias Ranggie, publik sangat paham akan kinerja Kepala Polisi Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya) Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran dan Komandan Komando Daerah Militer Jaya (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang berani bersikap tegas dan keras terhadap kelompok radikal FPI dan MRS.

Itu bisa dilihat dari ribuan karangan bunga sebagai bentuk dukungan moral dari masyarakat, ketika Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, berani menurunan ratusan baliho provokatif MRS semenjak kembali dari pelariannya di Arab Saudi, Selasa, 10 Nopember 2020.

Tindakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri), tidak main-main. MRS yang kabur ke Arab Saudi sejak 26 April 2017, segera dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap ujaran kebencian terhadap Negara, TNI dan Polri, selama akfititasnya periode 10 – 20 Nopember 2020.

MRS dimintai pertanggungjawabannya, karena menolak isolasi mandiri sekembali dari Arab Saudi, dalam upaya menanggulangi penularan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dengan ancaman penjara 1 tahun, dan 14 kasus hukum di Polda Metro Jaya, Jawa Barat dan Bali sejak 2017 dibuka kembali.

MRS sudah 2 kali mangkir dari pemeriksaan polisi. Polisi kemudian membuntuti rombongan MRS yang dijadwalkan diperiksa Polda Metro Jaya, Senin, 7 Desember 2020. Tapi sebelum diperiksa, terjadi baku tembak, sehingga Polisi melakukan aksi bela diri, MRS berhasil melarikan diri yang mengakibatkan tidak bisa diperiksa.

“Hatinurani Komnas HAM di mana? Kalau hanya menjadi sebuah lembaga pengecut, lebih baik membubarkan diri. Karena Komnas HAM sama sekali tidak berani menunjukkan eksistensinya, ketika aksi radikalisme dan terorisme melakukan aksinya selama ini,” ungkap Tobias.

Jurubicara FPI, Munarman, berkali-kali menegaskan, memang ada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum sehingga kejadian Senin dihinar, 7 Desember 2020, mesti dilaporkan ke Komnas HAM.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ahmad Sahroni

Menanggapi insiden penyerangan dan penembakan yang terjadi di Tol Cikampek Senin, 7 Desember 2020 dini hari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ahmad Sahroni menilai tindakan polisi sudah sesuai Standard Operation Prosedure (SOP) dan koridor hukum.

Menurutnya penembakan tersebut bisa dibenarkan jika memang Polri saat itu dalam keadaan diserang. Maka menurutnya penembakan dalam upaya membela diri itu dibenarkan menurut Undang-Undang.

“Menurut saya Polisi udah sesuai SOP dan hukum, karena kan memang kalau diserang, maka Polisi wajib membela diri untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ini ada undang-undangnya dan dalam aturan juga dibenarkan,” ujar Ahmad Sahroni, di Jakarta, Selasa, 8 Desember 2020.

Selain itu, menurut Sahroni, ditemukan pula alat bukti berupa senjata tajam. Untuk itu, Ahmad Sahroni meminta masyarakat untuk menunggu penjelasan lengkap dari pihak kepolisian.

“Kan bukti berupa senjata tajamnya juga berhasil ditemukan, jadi ya, sudah kita tunggu saja keterangan lebih lanjut dari Polda Metro Jaya. Saya yakin Polisi masih mempersiapkan dan akan melengkapinya,” tutur Ahmad Sahroni. (Aju)