JAKARTA (Independensi.com) – Langkah heroisme Presiden Indonesia, Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024) berhasil membuat para hard gamer melalui proxy war, menjadi keok, dimana dalam Bahasa Pontianak: manas tak belawan (hati panas tapi sudah tidak ada daya lagi untuk melawan).
“Beberapa pekan terakhir, di saat kita tengah berkutat menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi kesehatan dan perekonomian, berbagai peristiwa terjadi di negara kita. Di antaranya yang menonjol adalah peristiwa tewasnya empat warga di Sigi, Sulawesi Tengah dan enam anggota Front Pembela Islam atau FPI,” tulis Presiden Joko Widodo, dalam akun facebook Presiden Joko Widodo, Minggu, 13 Desember 2020.
“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Maka, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dalam menjalankan tugasnya itu, aparat hukum dilindungi oleh hukum.”
“Masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan.”
“Namun, dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.”
“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, gunakan mekanisme hukum. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya,” demikian Presiden Indonesia, Joko Widodo.
Para Hard Gamer
Joko Widodo menanggapi Mohammad Rizieq Shihab (MRS) menyerahkan diri sebagai tersangka hete speech, penghinaan/pengancaman terhadap Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) periode 2017 – 2020, dan melanggar potokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
MRS menyerahkan diri di Markas Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya), Sabtu, 12 Desember 2020, setelah 6 anak pengawalnya tewas ditembak polisi, karena berupaya melawan petugas di pintu gerbang Tol Kilometer 50 Jakarta – Cikampek, Senin dinihari, 7 Desember 2020.
MRS menyerahkan diri setelah dua kali tidak memenuhi panggilan polisi, sehingga diancam ditangkap. Lima tersangka pentolan FPI lainnya, telah pula ditetapkan sebagi tersangka dan menyerahkan diri.
Khusus melanggar protokol kesehatan, karena MRS yang kabur ke Arab Saudi sejak 26 April 2017, untuk menghindari kasus hukum terhadap, di antaranya chat mesum dengan janda bahenol Firza Hussein, dan mendarat di Jakarta, Selasa, 10 Nopember 2020, menolak mengikuti karantina mandiri selama 14 hari.
Joko Widodo mengambil langkah pada posisi yang tepat, sehingga membuat para hard gamer melalui proxy war dari kaum radikalis dan intolerans dengan simbol utama MRS dan FPI, menjadi tidak berkutik.
Para hard gamer tiarap, karena meluasnya dukungan masyarakat, atas sikap tegas Komandan Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Dr Mohammad Fadil Imran.
Sikap tegas Presiden Joko Widodo, mengobati kekecewaan masyarakat, sehubungan aksi teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) memenggal kepala 4 anggota masyarakat di Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat pagi, 27 Nopember 2020.
Aksi penggal kepala dilakukan teroris MIT yang berkiblat dengan The Islamic State if Iraq and Syria (ISIS), hanya berselang dua minggu, setelah MRS secara terbuka mengancam memenggal kepala siapa saja yang terbukti menista agama dan mengkriminalisasi ulama.
Semenjak dilantik menjadi Presiden Indonesia, 20 Oktober 2014, fenomena perlawanan kaum hard gamer (terutama para politisi busuk dan pengusaha hitam yang jaringan bisnisnya ditutup), terus terpola melalui narasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Indonesia di bawah kendali China.
Setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi paham khilafah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, para hard gamer menggunakan MRS dan FPI sebagai proxy war.
Hard gamer yang menggunakan proxy war anti Pemerintah, berasal dari dua kelompok, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri para politisi busuk, pengusaha hitam dan oposisi yang jaringan bisnisnya diberangus Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dari luar negeri, ada dua kelompok. Pertama, gerakan wahabi yang sempat tumbuh subur di Arab, dan sekarang dicoba diterapkan di Indonesia, menjadi ideologi berdasarkan Islam garis keras, yaitu khilafah yang diusung HTI.
Kedua, operasi intelijen asing yang tidak suka Indonesia menjadi negara maju, agar dengan mudah merampok sumberdaya alam, bekerjasama dengan politisi busuk dan pengusaha hitam. Tujuannya menciptakan instabilitas politik dan ke amanan di dalam negeri.
Operasi Central Inteligence Agency Amerika Serikat (CIA AS) di dalam meledakkan Gerakan 30 September (G30S) 1965, di dalam merontokkan kepemimpinan Presiden Soekarno (14 Agustus 1945 – 22 Juni 1966), dapat dijadikan contoh, sebuah persepsi politik dipaksa dinarasikan sebagai pemberontakan PKI.
CIA AS menggerakkan kelompok radikal (MRS dan FPI), karena Presiden Joko Widodo, sudah tidak mau lagi mengakomodir kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Indonesia.
Ini bisa dilihat dari keputusan berani Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018, mengumumkan Pemerintah Republik Indonesia, resmi menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
PTFI sebagai perusahaan yang mengelola tambang dengan deposit emas terbesar di dunia milik Amerika Serikat. Untuk cadangan terbukti (proven) dan terkira (portabel) mencapai 33,9 juta toz (troy ounce).
Sebuah langkah strategis mengembalikan kedaulatan ekonomi yang tidak mampu dilakukan Presiden Indonesia sebelumnya sejak tahun 1967, di dalam menjabarkan Konsepsi Trisaksi (berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya).
Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti, menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko kehancuran fatal. Dalam proxy war, tidak bisa terlihat siapa lawan dan siapa kawan.
Presiden Joko Widodo dengan mudah memetakan gerakan para begundal hard gamer, atas masukan dari tim intelijen terpadu di Staf Khusus Kantor Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dan Intelijen Polri.
Heroisme Joko Widodo, dalam melawan hard gamer, betul-betul ampuh. Ketika Polda Metro Jaya menembak mati 6 pengawal MRS, Senin dinihari, 7 Desember 2020, nyali para hard gamer menjadi ciut. MRS, pun, kehilangan dukungan logistik dan moral, sehingga menyerahkan diri sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.
MRS begitu mudah menyerahkan diri, menurut Tito Gatsu, pegiat media sosial yang menetap di Bandung, karena MRS hanya sebagai proxy war kelas teri, pion kelas minyak angin cap kapak.
MRS memang dibiarkan terjerat perangkap sendiri, melalui pembiaran disambut jutaan manusia saat mendarat di Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa, 10 Nopember 2020.
Periode 10 – 20 Nopember 2020, MRS terus secara terbuka melakukan agitasi anti Pemerintah, anti TNI dan anti Polri, di hadapan ribuan massa pendukung, di tengah kondisi sosial masyarakat yang terus berjuang melawan ganasnya pandemi Covid-19
Akan tetapi sebagai proxy war, pemilihan figur MRS, kurang tepat untuk jangka panjang. Kecuali jangka sesaat seperti peristiwa kampanye hitam menjual isu agama dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Rabu, 17 April 2017, untuk menumbangkan petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan digantikan Anies Baswedan.
Mestinya para hard gamer di dalam melakukan proxy war memilih tokoh yang cerdas dan punya integritas dan kapasitas. Ini tidak dimiliki MRS. MRS hanya punya keberanian saja, tidak didukung capability, intelektual dan attitude yang baik.
Akan tetapi itulah sebuah konsekuensi jika MRS yang punya kapasitas tentunya akan sulit dimainkan para hard gamer yang berada di belakang layar. Para hard gamer gagal melakukan permainan dalam waktu yang tepat, sehingga sekarang gagal total alias gatot.
Perpolitikan di Indonesia, tidak pernah lepas dari kompromi politik atau politik dagang sapi setelah masa demokratisasi, kita disuguhkan figur yang itu-itu saja atau penerusnya yang sudah bisa dibaca sebelumnya bahkan militerpun selalu dikendalikan oleh kekuatan generasi penerus Presiden Soeharto (1 Juli 1967 – 21 Mei 1998).
Sejarah FPI
FPI tidak lebih dari organisasi para preman berkedokkan salah satu agama. Sejak awal FPI sebagai proxy war bisa diperalat dengan tarif murah meriah dari pihak tertentu di dalam menekan Pemerintah dan membuat citra buruk Pemerintah di hadapan kalangan dunia international, bahwa situasi di dalam negeri Indonesia, memang tidak aman.
Harus dipahami, keberadaan Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden Indonesia (2004 – 2009, 2014 – 2019), tidak bisa dilepaskan dari MRS dan FPI proxy war. Sedianya MRS dan FPI digunakan untuk menekan Presiden Abdurachman Wahid alias Gus Dur (1999 – 2001), ketika JK diberhentikan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (29 Oktober 1999 – 24 Agustus 2000).
Semenjak itulah MRS dan FPI menjadi musuh utama bagi Presiden Gus Dur. FPI dibentuk pada 17 Agustus 1998, hasil pertemuan para pemuka agama, dimana ada JK di dalamnya. Pertemuan berlangsung di Pesantren al-Umm di Ciputat, Tangerang Selatan. Dipandu Misbahul Anam, aktivis dari Pelajar Islam Indonesia (PII), dan dihadiri oleh para pemuka agama yang berafiliasi dengan haba’ib (ulama dari keturunan nabi Islam Muhammad), terutama MRS.
Tokoh PII yang membidani FPI adalah Misbahul Anam. Kemudian muncul nama tokoh militer turut membidani kelahiran FPI, yaitu Letnan Jenderal TNI Syarman Hamid, Mayor Jenderal TNI Kivlan Zen, Mayor Jenderal TNI Muchdi PR. Nama-nama ini didasarkan pengakuan Kivlan Zen tahun 1998, dimana kemudian membentuk Pam Swakarsa. JK sendiri dicatat sebagai tokoh senior di dalam PII yang melahirkan FPI.
FPI selalu menjadi polemik di Indonesia, ketika sasaran tembaknya adalah Presiden Gus Dur ketika melakukan reformasi di tubuh TNI dan memberikan rehabilitasi untuk para ex tahanan politik, terutama dikaitkan dengan G30S 1965.
“Jangan lupa, JK adalah tokoh senior PII yang sangat dekat dengan militer. JK dalam hal-hal tertentu, selalu tampil sebagai the person behind big screen, atau orang besar yang bergerak di belakang layar,” kata Tito Gatsu.
Sikap JK yang terkesan patut diduga menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketika MRS dan FPI rontok di tangan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran, harus dilihat dalam konteks disebutkan di atas.
“PT Bosowa Corporindo (milik keluarga JK), misalnya, patut diduga, memiliki kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK sebesar Rp 4 triliun. Ini diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.02/2020, tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bukopin Tbk pada 24 Agustus 2020,” kata Tito Gatsu.
Kaitannya JK terkesan berseberangan dengan Pemerintah, karena Presiden Joko Widodo, belum mengambil sikap untuk mau atau tidak membantu kucurkan dana talangan dari Pemerintah di Bank Bukopin.
Tidak jelasnya sikap Presiden Joko Widodo, tentu, berimplikasi kepada masa depan komposisi saham Keluarga Besar Jusuf Kalla, sebelum pengusaha dari Korea Selatan masuk sebagai calon investor baru di Bank Bukopin. JK memang patut diduga bertindak sangat pragmatis.
Korelasi FPI dan Teroris
Secara umum, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mampu meredam MRS dan FPI, melalui sikap tegas Dudung Abdurachman dan Fadil Imran di Jakarta. Sikap tegas, keduanya kemudian diperkuat lagi peringatan keras dari Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idham Aziz, akan mencopot para Kepala Polisi Daerah, jika tidak mampu mengantisipasi gerakan anarkis massa pasca MRS menyerahkan diri di Jakarta, Sabtu, 12 Desember 2020.
Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Tjahjanto, telah pula menginstruksikan hal yang sama dengan komandan satuan di matra darat, laut dan udara di ruang lingkup teritorial masing-masing untuk bersinergi dengan Polri.
Malah Hadi Tjahjanto, setelah melakukan perang urat syaraf, dengan mengerahkan pasukan khusus dari tiga matra menggelar patroli di wilayah Jakarta, dengan menegaskan, tidak ada tempat bagi perusuh Negara. MRS dan FPI sudah berada pada titik nadir, karena ditinggalkan para hard gamer yang ikut tiarap, supaya gerakannya tidak diketahui.
Guru Besar Emeritus Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Bidang Intelijen dan mantan Kepala BIN, Prof Dr Jenderal (Purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono (75 tahun), mengingatkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk tidak cukup hanya menekan gerakan MRS dan FPI.
“Harus diungkapkan sampai ke akar-akarnya. Karena pohon terorisme di Indonesia, selalu berurat-berakat dari tindakan radikalisme dan intolerans sebagaimana dilakukan MRS dan FPI selama ini,” kata Hendropriyono.
Peringatan Hendropriyono, harus digarisbawahi, karena banyak sekali anggota FPI yang kemudin terbukti terlibat di dalam aksi terorisme di Indonesia. Paling tidak, dalam catatan Tito Gatsu per Minggu, 13 Desember 2020, ada 36 anggota FPI terlibat di dalam berbagai aksi terorisme di Indonesia.
Meliputi Chandra Jaya alias Abu Yayin, Ketua FPI Belopa 2008, Ditangkap 25 januari 2016 terlibat jaringan teroris MIT Poso, Provinsi Sulawesi Selatan. Maryanto alias Themeng, anggota FPI bantul ditangkap 11 Juli 2018 kasus pembuatan bom, pekerjaan penjual bakso tusuk
Arif Hidayatullah alias Abu Musab, anggota FPI Solo 2009, ditangkap 23 Desember 2015 kasus Penganiayaan Amaliyah, Pok Bekasi. Hasan alias Bang Toyib, anggota FPI Solo 2009, ditangkap 19 Juli 2016, terlibat menyembunyikan Daftar Pencarian Orang (DPO) pelaku teroris, Pok Solo
Fajar Noviyanto alias Muhammad aliass Muh, anggota FPI Solo 2007, ditangkap 22 September 2010 kasus pembuatan bom, Pok Badri. Azwani Zainudin, anggota FPI Aceh 2008, ditangkap 20 Maret 2010 kasus masalah senjata, Pok Aceh/
Zainal Anshori, S.Ag. alias Abu Fahry alias Qomaruddin, FPI Lamongan 2008, ditangkap 7 April 2017, Amir jaringan teroris Jamaah Ansharut Daullah (JAD), Pok JAD Jawa Timur. Ahmad Yosefa alias Hayat, ditangkap 2011, pelaku Bom Gereja Pekuton September 2011.
Muhammad Syarif, anggota FPI Cirebon, ditangkap 2011 Pelaku bom Polresta Cirebon April 2011. Achmad Basuki, anggota FPI Cirebon, ditangkap 2011, Pelaku Bom Polresta Cirebon April 2011. Moch Ramuji Alias Muji Alias Ahmad Alias Kapten alias Botak, anggota FPI ditangkap 13 Mei 2014.
Zainal Hasan alia Hasan alias Abu Said, anggota FPI Lamongan, ditangkap 7 April 2017 kasus pengambilan senjata Filipina, Pok Lamongan, Jawa Timur. Agam Fitriady alias Syamil Alias Afit Bin Darwin Mizana, anggota FPI Aceh, ditangkap 17 Maret 2010, kasus pelatihan militer di Aceh, Pok Aceh 2010.
Ali Azhari alias Jakfar Alias Topan Bin Daryono, anggota FPI yang sudah meninggal dunia, ditangkap 1 April 2010. Agus Abdillah alias Jodi, ditangkap 17 September 2012. Syaiful Bahri Siregar alias Ipul alias Imam, ditangkap 9 Maret 2010.
Muhammad Sofyan Tsauri alias Marwan alias Abu Ayas, anggota FPI Aceh 2009, ditangkap 22 Februari 2010 kasus Jantho Aceh, Pok JI. Muchsin Kamal, anggota FPI Aceh, ditangkap 19 Maret 2010, kasus pelatihan militer Aceh 2010. Munir Bin Ismail alias Abu Rimba alias Abu Uteun, ditangkap 17 Maret 2010, kasus pelatihan militer Aceh, Pok Aceh 2010.
Taufik Bin Marzuki alias Abu Sayaf alias Alex Nurdin Sulaiman bin Tarmizi ditangkap 29 September 2010. Muktar alis Tgk Muktar bin almarhum Ibrahim, anggota FPI Aceh, ditangkap 16 Maret 2010, kasus pelatihan militer Aceh 2010.
Eko Ibrahim bin Iman Suryadi alias BAIM, ditangkap 7 Mei 2011, 2009 anggota pelatihan militer FPI Aceh. Sudirman alias Yasir, anggota FPI Pemalang 2004, ditangkap 16 Juni 2011 kasus perakitan bom Pemalang, Pok Dulmatin.
Asmuni alias Munir, Kajian FPI Aceh, ditangkap 4 Juli 2011 kasus pelatihan militer aceh 2010. Muhammad Shibghotullah bin Sarbani alias Mihdad alias Asim alias Mush’ab alias Kholid alias Hani alias Faisal Septya Wardana, ditangkap 11 Juni 2011, Pok pelatihan militer Aceh.
Qoribul Mujib alias pak mujib alias Paklek Alias Mujiono alias Abdul Sika als Si Dul alias Muji ditangkap 12 Juli 2012. Anggri Pamungkas alias Ari Bin Sihono, ditangkap 22 September 2012, FPI Solo, Ditangkap kasus pembuatan bom 2010, Pok Badri.
Sefariano alias Mambo als Aryo als Asep alias Dimasriano, ditangkap 2 Mei 2013, Perencanaan bom Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Nur Prakoso alias Hamzah, FPI Solo, ditangkap 29 Desember 2015 kasus amaliyah Polresta Surakarta Solo 2015, Pok Solo.
Irsyad alias Abu Raihan alias Pak Nuk, FPI Kendal 2012 – 2015, ditangkap 10 April 2017 kasus fasilitasi ikhwan yang ingin bergabung ke MIT Poso, Pok Kendal. Dodi Kuncoro alias Dodi Bin Tukiyanto, FPI Solo, Ditangkap 23 Desember 2014 kasus pembuatan bom, Pok BADRI.
Andri Marlan Saputra, FPI Aceh, ditangkap kasus pelatihan militer Aceh 2010, Pok Aceh. Imam Bukhori, FPI pekalongan, ditangkap Densus tahun 2005. Kasus menyembunyikan Noordin M Top. Fathurohman alias Pak Fath, Sekretaris Jenderal FPI Pekalongan, ditangkap Densus tahun 2005 kasus menyembunyikan Noordin M Top.
Kamal, anggota FPI Pekalongan ditangkap Densus th 2005 kasus menyembunyikan NoordinM Top. Abdul Aziz, anggota FPI pekalongan ditangkap densus tahun 2005 menyembunyikan Noordin M Top. (Aju)