RABAT, MAROKO (Independensi.com) – Otoritas Maroko pada hari Senin (15/12/2020) mencegah aksi demonstrasi di ibukota – Rabat, yang dilakukan dalam rangka menolak langkah kerajaan untuk menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel.
Banyaknya polisi dengan meriam air serta dibantu oleh pasukan huru – hara dikerahkan di jalan utama menuju alun – alun Gedung Parlemen, yang mana merupakan tempat utama sekelompok organisasi hak asasi pro – Palestina untuk merencanakan aksi tersebut.
Dilaporkan Reuters, polisi mencegah demonstran bergerak mencapai alun – alun. Dua aktivis terkemuka yang tergabung dalam gerakan anti – Israel dikawal oleh pihak berwenang dan diminta untuk meninggalkan tempat tersebut.
Otoritas lokal mengatakan demonstrasi tersebut tidak diizinkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
Demonstrasi ini dilakukan mengingat bergabungnya Maroko dengan Abraham Accord pada pekan lalu dan menjadikannya negara keempat yang mengikuti jejak Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan untuk menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel.
Partai politik utama di Maroko menyambut baik kesepakatan dengan Israel setelah Amerika Serikat mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.
Lain halnya dengan partai politik di Maroko, organisasi Islam internasional menolak kesepakatan tersebut.
Pada hari Sabtu, Union for Muslim Scholars menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kesepakatan yang dilakukan Maroko dengan Israel.
Organisasi ini mengatakan bahwa hal ini bertentangan dengan dukungan rakyat Maroko untuk rakyat Palestina.
Organisasi yang berpusat di Doha, Qatar itu mengatakan Israel masih “menempati Masjid Al-Aqsa kami di Yerusalem, tanah kami yang diberkati di Palestina dan Dataran Tinggi Golan di Suriah, dan masih ingin menempati lebih banyak (wilayah) lagi.”
Kesepakatan Maroko dengan Israel juga tidak disetujui oleh organisasi pro pembebasan Palestina, Hamas.
Organisasi ini menyebut kesepakatan tersebut sebagai suatu kesalahan politik yang tidak melayani masalah Palestina dan akan terus mendorong kependudukan Israel dan menyangkal hak – hak rakyat Palestina.(berbagai sumber/immanuel nauly)