BOGOR (IndependensI.com) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan betapa pentingnya pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor. Dia menjelaskan, beban daerah yang harus diemban cukup berat. Terlebih populasi penduduk di Bumi Tegar Beriman telah menyentuh 6 juta jiwa.
“Penting untuk kesejahteraan dan keadilan. Banyak aspirasi ke gubernur tentang permohonan daerah otonomi baru. Supaya ada keadilan maka diperlukan pemekaran daerah. Sesuai ajaran Islam, sesuatu itu harus sesuai takarannya,” kata Ridwan Kamil saat mengunjungi Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor dan menggelar video conference dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik untuk membahas pemekaran Kabupaten Bogor Barat, Selasa (15/12/2020).
Kata dia, daerah dengan 6 juta penduduk tidak akan optimal jika dipimpin oleh seorang bupati. Selain itu, pemekaran daerah juga untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Di Kabupaten Bogor, bupati harus mengurus 6 juta jiwa. Secara teori tidak akan optimal. Jumlah penduduk sebanyak itu, sama dengan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat, itu pun diurus satu gubernur, 17 wali kota dan bupati,” kata dia.
Pemekaran daerah, kata Emil, untuk memecah kembali wilayah administrasi di Jawa Barat. Dia merencanakan pemekaran di Jabar menjadi 40 kota/kabupaten, dari saat ini berjumlah 27. Hal ini dilakukan agar terjadi pemerataan pembangunan.
“Penduduk di Jawa Barat ini ada 50 juta jiwa sama dengan Jawa Timur. Tapi di sana ada 38 kota/kabupaten. Jika dibandingkan, anak-anak di Jawa Timur dibiayai pemerintah Rp1 juta sementara di Jawa Barat hanya Rp600 ribu setahun,” katanya.
Menurutnya, pemekaran daerah di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, memiliki urgensi yang jelas dan bisa menjadi pengecualian di tengah moratoriun DOB saat ini.
“Di luar Jawa, ada DOB yang tidak berhasil. Tapi itu jangan dijadikan alasan. Investasi di Jawa Barat tinggi sehingga bisa kompetitif. Contoh Kabupaten Pangandaran dan Banjar bisa berhasil jadi saya yakin pemekaran di Jawa Barat bisa berhasil,” katanya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan jika secara administrasi, penganggaran, batas wilayah, aset dan personel sudah siap untuk memekarkan 14 kecamatan masuk ke Kabupaten Bogor Barat.
“Pemkab Bogor sudah sangat siap. Kami juga selalu anggarkan Rp25 miliar untuk operasional jika moratorium dicabut dan Bogor Barat mekar,” katanya.