CIREBON (IndependensI.com) – Ketua Umum Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) KH Maman Imanul Haq mengatakan warga Nahdliyin harus berani merubah keadaan. Menurut anggota Komisi VIII DPR RI ini, selam ini warga NU hanya menjadi pendukung bagi orang lain.
Hal ini disampaikan Kang Maman sapaan akrab KH Maman Imanul Haq saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema “Politik dan Demokrasi” yang diselenggarakan
Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Ulama (PC ISNU) dan KITA Cirebon, Minggu (11/4/2021).
“Selama ini orang-orang NU hanya jadi pendukung. Ini yang selalu saya sampaikan, kita orang NU harus berani merubah keadaan. Gus Ami bisa jadi Presiden,” kata mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin ini.
Kang Maman menyebutkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Ami) bisa menjadi presiden RI. Jika semua warga Nahdliyin bersatu mendukungnya.
“Gus Ami (Muhaimin Iskandar) bisa jadi presiden. Masa orang Nahdliyin masih ngomng nama-nama lain. Sementara kita punya pemimpin yang mampu dan punya pengalaman,” ucap Kang Maman.
Dalam kesempatan ini Kang Maman mengupas empat point yang ingin disampaikan Cak Imin melalui bukunya tersebut.
Pertama, Cak Imin ingin menegaskan kembali pentingnya jaminan sosial untuk masyarakat, jangan sampai angka kemiskinan meningkat.
“Kedua, melalui bukunya, Cak Imin mendorong Parpol-parpol untuk mengedepankan komitmen politik kesejahteraan,” kata Kang Maman sapaan KH Maman Imanul Haq dalam acara diskusi yang dipandu oleh moderator Ketua KITA Cirebon Abdul Muiz Syaerozie.
Ketiga, Cak Imin ingin mengusung konsep politik azas pertumbuhan, untuk mengevaluasi sejauh mana program menyentuh pertumbuhan ekonomi.
“Keempat, diharapkan, ide dan gagasan Gus Ami, atau Cak Imin ini bisa menciptakan pemerintahan yang kuat dan bersih, good goverment yang reformatif,” kata anggota Komisi VIII DPR RI ini pada diskusi yang juga dihadiri oleh Cak Imin secara virtual tersebut.
Turut hadir pula Dewan Pakar ISNU, Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, Ketua DPW PKB Jabar, H. Syaiful Huda, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Dr. H. Abdul Kholik serta Sekjen Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi, Nursyahbani Katjasungkana. (Chs)