Masuknya WN Cina Ditengah Larangan Mudik, Bukti Inkonsistensi Pemerihtah Dalam Kebijakan Pengendalian Covid 19

JAKARTA (Independensi.com) – Masuknya warga negara asing (WNA) asal China ditengah larangan mudik Lebaran, menjadi perhatian masyarakat dan mendapat kritik keras dari berbagai pihak.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, tindakan tersebut bukti pemerintah tidak peka dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tindakan pemerintah tersebut dapat mengundang pertanyaan publik.

“Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19,” katanya Minggu (9/5/2021).

Dia pun meminta pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya. Sehingga masyarakat tahu tujuan para WN ke Indonesia bukanlah untuk wisata.

“Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia,” ungkapnya.

“Masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik. Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini,” tambahnya.

Netty juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai. Terlebih kata dia varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.

“Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat,” bebernya.

Dia pun meminta tidak ada lagi mafia karantina dan alat rapid tes bekas. Sehingga hal tersebut buat malu Indonesia di mata internasional. “Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan,” katanya.