JAKARTA (Independensi.com) – Upaya meningkatkan kerjasama antar kementrian dan lembaga negara di sektor kamaritiman, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menyelenggarakan Rapat Kerja Harmonisasi Strategi Keamanan Laut Bidang Peringatan Dini, Rabu (13/10/21).
Pertemuan ini diselenggarakan untuk mengoptimalisasikan strategi pengawasan serta penjagaan keselamatan dan keamanan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Selain itu, rapat kerja yang diselenggarakan Direktorat Strategi Kamla Bakamla RI ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama yang efektif dan efisien antar kementerian dan lembaga kemaritiman.
Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno menjelaskan, letak geografis Indonesia yang strategis terhadap keberlangsungan lalu lintas pelayaran atau perdagangan internasional. Selain itu, evolusi ancaman keamanan laut yang semakin kompleks cenderung melibatkan lintas sektor dan lintas negara.
“Kami berusaha mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam menjaga kepentingan nasional di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sekaligus mengelola stabilitas keamanan laut di kawasan,” ungkap Joko.
Oleh sebab itu, rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemampuan kementrian dan lembaga di sektor kemaritiman, khususnya di bidang peringatan dini, dalam mendukung rancangan strategi kolaborasi pengawasan terhadap pelaksanaan hak lintas kapal asing.
Joko juga menegaskan, tidak hanya untuk indentifikasi masalah saja, tetapi ada upaya meningkatkan kolaborasi pengamanan laut di Sulawesi-Sulu juga dilakukan. Tantangan yang semakin kompleks terhadap ancaman non-tradisional, telah menjadi atensi para penegak hukum di laut dari negara-negara di kawasan.
“Dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penjagaan keamanan laut agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan/atau konvensi internasional. Identifikasi sumber daya dapat dilakukan guna mendukung implementasi dua rancangan strategi keamanan laut”, tutur Joko.
Rapat kerja ini diikuti perwakilan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Keimigrasian, Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Basarnas RI, Polair, TNI AL, pemerintahan kota Manado, Tarakan beserta seluruh jajaran Direktorat Bakamla RI.