GRESIK (Independensi.com) Dinas Sosial (Dinsos), BPJS dan Bank BNI cabang Gresik, Jawa Timur, dipanggil Komisi IV DPRD setempat. Karena adanya temuan banyak e-warung tempat penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) bodong (fiktif).
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad ada banyak e-warung yang ditunjuk sebagai tempat penyaluran BPNT yang fiktif di setiap Kecamatan.
“Temuan kami dilapangan, banyak e-warung atau unit usaha yang ditunjuk sebagai penyalur. Ternyata tidak berjualan sembako dan hanya melayani saat penyaluran BPNT saja,” ujarnya, Kamis (30/12).
“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan, makanya pihak terkait seperti Dinsos, BPJS dan Bank BNI kita panggil agar segera menyelesaikan persoalan itu. Sehingga, penyalurannya benar-benar sampai ke penerima sesuai dengan data dan ketentuan,” tuturnya.
Terkait persoalan tersebut, lanjut Muhammad pihaknya meminta Dinsos untuk mengevaluasi data penerima bansos baik itu BPNT, PKH, maupun lainnya yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami minta Dinsos segera berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait untuk memastikan data penerima bantuan selama ini yang belum cair bisa segera terserap,” katanya.
Selain itu, evaluasi terhadap keberadaan e-warung fiktif atau bodong harus benar-benar dibenahi baik oleh Dinsos maupun Bank BNI selaku pihak terkait penyaluran BPNT,” tegas anggota Fraksi PKB Gresik ini.
“Untuk memastikan temuan kami itu, benar-benar ditindaklanjuti. Maka dalam beberapa hari kedepan, kita akan melakukan sidak,” tandasnya. (Mor)