JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diamanahkan untuk melaksanakan tujuh program prioritas nasional guna percepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus membahas Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Program Kerja Tahun 2022 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Selasa (25/1/2022).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tujuh program prioritas nasional tersebut merujuk pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
“Ketujuh program yang menjadi focus di tahun 2022 ini pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kemudian keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Kelima memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,” kata Menteri Basuki.
“Program yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim, dan program prioritas ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Secara garis besar, Kementerian PUPR akan mendukung seluruh program prioritas nasional dengan porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kewenangannya,” tambah Menteri Basuki.
Pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2022 sebesar Rp100,6 triliun, dialokasikan untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19
“Di bidang sumber daya air telah diprogramkan antara lain membangun 35 bendungan on going, 2 bendungan baru, revitalisasi empat danau, pembangunan 42.400 ha daerah irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 123.470 ha jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 157 km,” terang Menteri Basuki.
“Di bidang Jalan dan Jembatan akan dibangun jalan baru sepanjang 354 km, jembatan sepanjang 23.715 meter dan flyover/underpass sepanjang1.072 meter.
Di bidang Permukiman akan dibangun 1.637 liter/detik SPAM, sistem IPAL untuk 8.410 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan untuk 21.000 KK, penanganan 802 ha kawasan kumuh, 8 PLBN terpadu, 729 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Selanjutnya di bidang perumahan akan dibangun 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus, 101.250 unit rumah swadaya serta 20.500 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU). Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen, dan Itjen sebesar Rp2,1 triliun,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki menambahkan, untuk tahun 2022 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan penugasan khusus kepada Kementerian PUPR untuk melaksanakan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Penataan Kawasan Mandalika, Renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori Labuan Bajo. “Penugasan khusus ini berdasarkan Perpres No. 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT,” terang Menteri Basuki.
“Untuk mempercepat pelaksanaan program tahun 2022, telah dilaksanakan lelang dini yang dimulai sejak Oktober 2021 untuk paket pekerjaan kontraktual. “Dari total 4.884 paket kontraktual senilai Rp70,5 triliun, hingga tanggal 22 Januari 2022 terdapat 1.571 paket senilai Rp39,5 trikiun (56,1%) telah terkontrak (termasuk MYC lanjutan), 1.930 paket senilai Rp18,6 triliun (26,4%) dalam proses lelang, dan 1.383 paket senilai Rp12,4 triliun (17,5%) belum lelang,” tandas Menteri Basuki.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus selaku pimpinan rapat pada akhir acara menyimpulkan beberapa hal perlu ditindaklanjuti dari rapat kerja ini. “Pertama, Komisi V meminta Kementerian PUPR melaksanakan amanat UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan dan UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendorong Kementerian PUPR untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri pada pembangunan infrastruktur.
Hadir mendampingi Menteri PUPR, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arafah Permana, dan Kepala BPJT Danang Parikesit (wst)