Jaringan pipa PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. (Dok)

Dirut Usep Rahman Salim: Relokasi Pipa PDAM di Jalan Kelas Provinsi, Perlu Batuan  Pemprov Jabar

Loading

BEKASI (IndependensI.com)-  Pembangunan infrastruktur terutama jaringan jalan di Kota dan Kabupaten Bekasi, sangat pesat. Hal ini berdampak terhadap keberadaan jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menyebabkan kebocoran, dan mengganggu pelayanan masyarakat.

Banyak jaringan pipanisasi PDAM yang terganggu dampak pelebaran dan peningkatan jalan. Dalam satu ruas jalan yang dulunya kecil, dan saat ini menjadi jalan kelas provinsi dan jalan negara, banyak jaringan pipa PDAM yang tertanam dan sudah tak dapat digunakan lagi.

Kebocoran pipa di bawah jalan raya  banyak ditemukan akibat tekanan dan getaran kendaraan berat. Belum lagi saat pembangunan jalan, sering pipa PDAM, terganggu.

Maka, di beberapa jalan kelas provinsi yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi, perlu ada relokasi jaringan pipa PDAM. Bahkan, dalam satu ruas jalan kelas provinsi, ada lima sampai tujuh jaringan distribusi utama (JDU) PDAM yang tertanam, dan perlu relokasi. Tapi untuk merelokasi JDU tersebut, dibutuhkan dana besar Rp 50 miliar sampai Rp 70 miliar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Usep Rahman Salim, saat menerima kunjungan kerja Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Usep meminta Pansus VII DPRD Jawa Barat yang dipimpim Nina Nurhayati yang membahas terkait penyertaan modal Pemprov Jabar ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar dapat memperjuangkan relokasi pipa PDAM di jalan kelas Provinsi Jawa Barat  tersebut.

Saat itu, Pansus VII  DPRD Jabar, didampingi Direktur Utama PT Tirta Gemah  Ripah (Tirta Jawa Barat) Asep  Winara.

Nina mengatakan, kunjungan kerja pihaknya berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2010 tetang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jabar  Ia meminta masukan dan kendala yang dihadapi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi terkait pelayanan pengairan.

“Kami sebagai perwakilan rakyat Jabar ingin mengetahui apa saja kebutuhan PDAM terkait masalah pengairan. Kami juga ingin masukan – masukan untuk kami serap dan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat Jabar,” katanya. (jonder sihotang)