JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan tol guna menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar dalam peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya mengejar tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan permintaan masyarakat yang semakin tinggi.
Sampai Desember 2021, jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 2.457 km terdiri dari 64 ruas jalan tol yang dikelola oleh 45 BUJT. Untuk menjaga iklim investasi dan pelayanan jalan tol kepada masyarakat, Kementerian PUPR mendorong adanya transformasi, inovasi, dan modernisasi sebagai tema pengembangan jalan tol tahun 2019-2024.
”Transformasi dilakukan melalui penciptaan nilai tambah dari aset jalan tol yang ada. Inovasi diperlukan pada bidang teknologi, pembiayaan, dan pengelolaan jalan tol. Sedangkan modernisasi dilakukan melalui penciptaan user experience yang lebih baik dan manajemen aset jalan tol,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit dalam Webinar Infrastruktur untuk Indonesia pada Rabu (2/3/2022).
Menurut Danang, pada saat pandemi, korporasi jalan tol fokus pada 3 strategi yaitu cost leadership, revenue enhancement, dan cash management. Ditambah juga pemanfaatan aplikasi digital untuk efektivitas dan user experience yang lebih baik.
“Inovasi pembiayaan pengusahaan jalan tol yang terdiri dari pembiayan lahan, pembiayaan ekuitas, pembiayaan pinjaman, dan pembiayaan risiko sangat diperlukan untuk mengurangi risiko investasi, mengurangi cost of capital, dan mengelola cashflow,” ujarnya.
Pada bidang teknologi, Kementerian PUPR telah melakukan berbagai inovasi dan transformasi digital di jalan tol dengan konsep intelligent toll road system (ITRS). Diantaranya yaitu konsolidasi transaksi jalan tol melalui transaksi non tunai atau multi lane free flow (MLFF) dan pengendalian kendaraan over load over dimension (ODOL).
“Mulai akhir tahun ini, kita akan memperkenalkan transaksi nirsentuh dengan menggunakan teknologi onboard unit yang terhubung dengan satelit sehingga masyarakat bisa langsung melewate gate tol tanpa perlu berhenti dulu untuk tapping e-money,” ucap Danang.
Teknologi MLFF akan diuji coba di beberapa ruas jalan tol pada tahun ini dan ditargetkan dapat beroperasi 100% pada akhir tahun 2023. Sedangkan pengendalian kendaraan ODOL sudah mulai diuji coba di Jalan Tol Tangerang-Merak, sehingga ditargetkan bisa terinstalansi pada tahun 2022 dan beroperasi penuh pada tahun 2023.
“Pengendalian ODOL akan menggunakan scanner dimensi yang terpasang pada kamera dan timbangan pengukuran yang terpasang pada jalan sehingga berat kendaraan tetap bisa diukur saat kendaraan masih berjalan,” kata Danang.
urut hadir sebagai narasumber pada acara webinar tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara Basuki Purwadi, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Wahyu Utomo, dan Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Pradana Murti. (wst)