JAKARTA (Independensi.com) – Koordinator Forum Aktivis 98, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap mengatakan dalam parlemen Indonesia saat ini tidak ditemukan ada kekuatan oposisi. Demikian juga terjadi di luar parlemen. Demikian disampaikan Koordinator Forum Aktivis 98,
“Di DPR, partai-partai yang sepertinya oposisi pemerintah akan mendukung pada waktunya. Hal ini juga terjadi diluar parlemen. Yang ada hanyalah kelompok-kelompok penekan (presure group) yang hanya membawa kepentingan kelompok,” ujar Muhammad Ikhyar Velayati Harahap, dari Medan, Minggu (17/4), seraya membandingkan demokrasi masa Presiden Soekarno dan masa orde baru.
Menurut Velayati, dalam demokrasi Indonesia yang liberal saat ini politik Indonesia mengalami jalan buntu karena dikuasai oleh elit-elit politik partai besar, yang gagal melahirkan pemimpin-pemimpin baru untuk masa depan.
“Parlemen didominasi oleh anggota dewan yang berasal dari elit-elit politik dan bisnis ketimbang anggota dewan yang berasal dari pemimpin rakyat. Sehingga setiap undang-undang yang lahir banyak bertentangan dengan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Partai-partai politik menurutnya seharusnya bisa membawa kepentingan rakyat namun yang terjadi lebih banyak membawa kepentingan partai dan mengabaikan kepentingan rakyat.
“Memang demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat dan di dengar oleh rakyat. Berbeda dengan masa Orde Baru. Namun belum tentu persoalan-persoalan rakyat di selesaikan oleh DPR yang katanya mewakili rakyat,” ujar aktivis Pro-Demokrasi ini.
Sehingga menurutnya perubahan dari demokrasi di masa Orde Baru ke demokrasi di masa pasca reformasi tidak bisa membawa perubahan yang mendasar bagi nasib rakyat.
“Demokrasi Indonesia saat ini tidak mampu merubah nasib rakyat saat ini. Persoalan semakin kompleks, DPR tidak bisa maksimal menyelesaikan persoalan di rakyat,” ujarnya.
Jokowi Solusi
Sebaliknya di tengah ketiadaan oposisi saat ini menurutnya, Presiden Jokowi telah berhasil menjadi penggerak ekonomi politik secara nasional yang mendapat dukungan luas di parlemen dan di masyarakat.
“Mayoritas partai di DPR-RI mendukung pemerintahan Jokowi. Gerindra yang semula berseberangan akhirnya bergabung mendukung Jokowi. Hanya Partai Demokrat dan PKS yang tersisa seolah-olah oposisi tapi tidak signifikan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Survey SMRC tentang kepuasan terhadap Jokowi 2 minggu lalu masih 64,6 persen. Sementara Libang Kompas sebulan lalu menunjuk 73,9 persen.
“Semua adalah cerminan dari keberhasilan Presiden Jokowi menjadi motor penggerak ekonomi politik Indonesi menuju Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Sehingga sangat wajar menurutnya, kelompok-kelompok penekan tidak bisa lebih jauh untuk menjadi oposisi baik di parlemen maupun non parlemen.
“Bahkan belakangan masyarakat mulai berani meminta agar Presiden Jokowi 3 periode, sekali lagi memimpin Indonesia masa depan. Karena rakyat sudah menyaksikan Jokowi menjadi solusi bagi bangsa ini,” ujarnya.