Foto : Koordinator Aliansi Warga Berantas Mafia, Totok saat memberikan keterangan kepada awak media di depan Kantor ATR/BPN Gresik

DIduga Marak Praktek Mafia Tanah, Kantor ATR/BPN Gresik Dikepung Massa

Loading

GRESIK (Independensi.com) – Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Warga Berantas Mafia Tanah mengelar aksi unjukrasa di Kantor ATR/BPN Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Karena institusi yang terkait dengan masalah lahan atau tanah itu, diduga dikuasai mafia tanah.

Tudingan itu berdasar tanah milik Sueb Abdullah yang berlokasi di kawasan Manyar Gresik, yang telah diajukan sertifikatnya ke Kantor ARR/BPN sejak 6 tahun lalu tidak kunjung selesai atau ada kejelasan.

Dalam aksinya para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan agar Kepala ATR/BPN Gresik Asep Heri dicopot dari jabatannya. Bahkan, mereka melumuri sekujur tubuhnya dengan cat putih sebagai simbol syetan yang bergentayangan.

Koordinator Aliansi Warga Berantas Mafia, Totok mengatakan aksi dilakukan pihaknya agar praktek mafia tanah di ATR/BPN Gresik bisa dihentikan. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan saat mengurus lahan atau tanah miliknya.

“Karena praktek tanah di ATR/BPN ini sudah sangat merugikan masyarakat, maka kami minta kantor wilayah (kanwil) ATR/BPN Jawa Timur untuk mencopot Kepala ATR/BPN Gresik, Asep Heri dari jabatannya saat ini,” ujarnya, Kamis (27/10).

“Kenapa Kepala ATR/BPN Gresik harus dicopot, karena gagal melaksanakan perintah Presiden terkait perintah pemerantasan mafia tanah diwilayah ATR/BPN. Demi terwujudnya reformasi agraria, seperti yang digaungkan Menteri ATR RI, Hadi Tjahjanto,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Totok pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak praktek mafia tanah di Kantor ATR/BPN Gresik.

“Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, karena pemberantasan mafia tanah ini perintah Presiden. Jadi harus segera dilakukan penindakan jangan sampai dibiarkan,” tukasnya.

“Tuntutan ini, akan akan kami teruskan ke Kementerian ATR/BPN dan juga Kantor ATR/BPN Jatim agar segera ditindaklanjuti. Jika masih tidak ada tindaklanjut juga tentu kami akan terus mengelar aksi hingga pemerintah pusat ambil sikap tegas,” tandasnya.

“Kami yakin banyak, kasus seperti yang dialami Sueb Abdullah juga banyak dialami orang lain. Namun, mungkin mereka takut atau tertekan sehingga tak berani bersuara,” pungkasnya. (Mor)