JAKARTA (Independensi.com)
Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Laut akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah dan asosiasi-asosiasi untuk melakukan pemetaan potensi hasil bumi dan laut.
Dengan cara ini diharapkan fungsi tol laut yang telah disediakan oleh pemerintah bisa maksimal. Bukan saja bisa mengantarkan barang-barang ke butuhan di derah tersebut namun juga bisa mengangkut potensi hasil alam dan laut dan memasarkannya ke daerah lain.
Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan mengajak seluruh stakeholder dan pemerintah daerah agar bersama-sama meningkatkan efektifitas angkutan kargo khususnya dimasa pandemi Covid-19.
“Kami terus dorong pemerintah daerah untuk bisa menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam berbagai macam usaha,” kata Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H Purnomo saat menjadi Keynote Speaker pada Diskusi Online (Diskon) Forwahub, Selasa (15/9/2020).
Diakui oleh Agus, pandemi Covid 19 ini telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian nasional di berbagai sektor tidak terkecuali pengiriman logistik. Apalagi ada beberapa daerah yang menutup pelabuhannya dengan alasan keamanan dan kesehatan.
Penutupan sejumlah pelabuhan oleh Kepala Daerah yang berakibat tidak bisa masuknya penumpang dan barang kargo ke pelabuhan menunjukkan kekhawatiran daerah terhadap penyebaran Covid-19.
Dirjen Agus menambahkan bahwa, sama halnya dengan pelayaran Tol Laut, kapal ternak, dan rede serta perintis, semua dilakukan melalui mekanisme penugasan. “Anggaran tol laut yang awalnya dikurangi kini tetap sekitar Rp 400 miliar,” jelasnya.
Sayang jika anggaran sebanyak ini hanya dihabiskan untuk membeli bahan bakar kapal sementara tetap kosong pada saat kembali karena tidak ada hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan yang diangkut. Padahal fasilitasnya tersedia.
Dicontohkan, angkutan ternak dari NTT hanya ramai pada hari-hari tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha karena oada saat itu permintaan daging meningkat tajam. Tapi Januari sampai Maret tidak ada ternak yang diangkut dari NTT.
Nah, harusnya Pemda bisa memanfaatkannya untuk mengakut hasil tangkapan ikan atau perkebunan supaya kapal tidak kosong. (hpr)