JAKARTA (Independensi.com) – Perkembangan penanganan kasus Covid-19 pada 13 provinsi prioritas terlihat mayoritas provinsi mengalami penurunan dalam kasus positif. Namun, Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan, dari hasil pantauan kurun 9 – 15 November vs 16 – 22 November 2020, masih terdapat provinsi yang mengalami kenaikan pada kasus positif.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut ada 7 provinsi yang mendapat apresiasi karena cukup baik mengalami perkembangan karena terjadi penurunan penambahan kasus positif. Yakni Papua mengalami penurunan tertinggi sebesar 73,8%. Disusul Jawa Tengah turun 31,2%, Jawa Barat turun 19,6%, Kalimantan Timur 9,8%, Bali turun 8,4%, Sumatera Barat turun 7,6% danAceh turun 6,7%.
“Perkembangan kasus positif terus bervariasi dalam penurunan dan kenaikannya. Per 22 November 2020, terdapat 7 provinsi mengalami penurunan dan 6 provinsi mengalami peningkatan kasus positif,” jelasnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Kamis (26/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Meskipun jumlah provinsi yang mengalami penurunan lebih banyak dari jumlah provinsi yang mengalami kenaikan, namun perlu diwaspadai jumlah kenaikan kasus positif yang cukup tinggi. Riau mengalami kenaikan tertinggi sebesar 139,4%. Diikuti Jawa Timur naik 44,4%, DKI Jakarta 23,9%, Sulawesi Selatan naik 18,8%, Kalimantan Selatan naik 10,4% dan Sumatera Utara naik 9,0%.
“Hal ini menunjukkan, meskipun jumlah provinsi yang mengalami kenaikan lebih sedikit, namun persentase kenaikan tertingginya dua kali lipat dibandingkan persentase provinsi dengan penurunan tertingginya,” lanjut Wiku.
Ia meminta penanganan serius pada 3 provinsi prioritas yakni Riau (139,4%), Jawa Timur (44,4%) dan DKI Jakarta (23,9%) yang berada di urutan teratas dengan tren kenaikan kasus positif tertinggi. Penanganan pada 3 provinsi tersebut harus difokuskan dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
Wiku kembali mengingatkan penetapan provinsi prioritas dari 10 provinsi pada Juli lalu, dan menjadi 13 provinsi pada awal November, harusnya menjadi acuan bagi setiap provinsi dapat memperbaiki penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
Padahal waktu yang cukup lama ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk menekan kasus dan bukan menjadi lengah sehingga berdampak pada kenaikan kasus positif. “Pemerintah daerah provinsi prioritas yang belum kunjung baik penanganan Covid-19 sampai saat ini, mohon membaca data dan jadikan data sebagai acuan untuk membangambil keputusan sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” tegas Wiku.
Dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing, Wiku mengajak untuk belajar dari provinsi-provinsi yang konsisten menurunkan kasus aktif selama 4 minggu berturut-turut yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Riau dan Kalimantan Timur. “Akan tetapi konsistensi ini perlu pengendalian yang lebih masif. Sehingga tidak hanya menghasilkan penurunan yang konsisten, tetapi juga signifikan,” ungkap Wiku seraya menunjukkan grafik tren kasus aktif.
Dalam grafik tren kasus aktif, Jawa Tengah mendapat perhatian. Karena provinsi ini menunjukkan peningkatan kasus aktif setiap minggunya. Dari data, pada awal November, Jawa Tengah sempat memiliki kasus aktif 12,19%. Namun pekan ini, meningkat drastis hingga mencapai 20,70%. “Mohon, agar betul-betul diperhatikan penyebab utama kenaikan kasus aktif ini. Jadikan momen ini, sebagai momen untuk menurunkan angka kematian dengan memastikan kasus aktif yang ada sembuh seluruhnya,” pesan Wiku.
Ia meminta Pemda jangan lengah dan aparat penegak hukum setempat untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat. Pemda provinsi prioritas juga diminta untuk memprioritaskan penanganan Covid-19 kabupaten/kota yang menyumbang terbesar dalam peningkatan kasus positif.
Dimulai dari Aceh yaitu Kota Banda Aceh (Aceh) sebanyak 28,43% dari total kasus, Kota Medan (Sumatera Utara) sebanyak 47,74%, Kota Padang (Sumatera Barat) sebanyak 55,55%, Kota Pekanbaru (Riau) sebanyak 52,18%, Jakarta Timur (DKI Jakarta) sebanyak 18,92%, Kota Bekasi (Jawa Barat) sebanyak 18,5%, Kota Semarang (Jawa Tengah) sebanyak 25,38%, Kota Surabaya (Jawa Timur) sebanyak 28,32%, Kota Denpasar (Bali) sebanyak 27,54%, Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) disebanyak 24,97%, Kota Samarinda (Kalimantan Timur) sebanyak 29,99%, Kota Makassar (Sulawesi Selatan) sebanyak 46,37%. Dan terakhir Kota Jayapura (Papua) sebanyak 47,66% dari total kasus.
“Saya tekankan, setiap daerah harus belajar dan meningkatkan kemampuan dalam melihat situasi dan kondisi. Terutama pimpinan daerah dan masyarakatnya dari kota-kota besar diatas untuk berkolaborasi dalam menurunkan laju penularan. (wst)