JAKARTA (IndependensI.com) – Di beberapa negara, demokrasi tengah berada di titik nadirnya. Wabah Covid-19 tanpa sadar melahirkan rezim otoriter di beberapa negara. Memang, di saat publik dirundung ketakutan, rezim berkuasa yang bersekongkol dengan parlemen, dapat mudah menancapkan kekuasaan penuh terhadap kendali negara dengan kuasa tak terbatas.
Publik tidak sadar tengah diakali oleh pemimpinnya sendiri. Apalagi pandemi ini melahirkan juga distorsi ekonomi yang membuat publik semakin kalut dan hanya fokus dengan urusan dapur. Mereka yang sadar, ujungnya melakukan protes. Sayangnya protes pun tidak berguna, aparat negara gampang membubarkannya dengan alasan melarang kerumunan.
Sebut saja Hungaria. Pada pertengahan tahun lalu, parlemen mereka menyetujui perundangan darurat penanganan pandemi corona. Perundangan ini memberikan kekuasaan tidak terbatas dan tak terkendali kepada Perdana Menteri Viktor Orban.
Dikutip dari berbagai sumber, ancaman demokrasi juga terjadi di belahan bumi lainnya seperti di Bolivia, Amerika Latin. Pandemi memberi alasan untuk menunda pemilihan umum. Bahkan di Guinea, Afrika Barat pemungutan suara ditunda atau dengan kata lain rezim terus berkuasa sementara oposisi tidak dapat berkampanye.
Dengan alasan Covid-19, koran-koran dan majalah cetak juga dilarang beredar di Yordania, Oman, Yaman, Uni Emirat Arab, dan Iran karena dianggap dapat menyebarkan corona.
Yang paling lazim terjadi di semua negara adalah adanya pembatasan-pembatan aktivitas masyarakat. Pembatasan ini dapat memunculkan asumsi bahwa pemerintah tengah berupaya memusatkan kekuasaan.
Meski begitu, ada beberapa negara yang menjunjung tinggi azas demokrasi. Seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Taiwan, dan Korea Selatan. Dalam penanganannya mereka memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berdiskusi dengan ilmuwan serta komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan masyarakat berusaha mencari solusi yang dapat dilakukan bersama.
Wakil Sekertaris Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Imanulhaq (KM) memastikan Indonesia tidak akan keluar dari rel demokrasi. Pemerintah dan legislatif, kata KM, tidak pernah memiliki tendensi memanfaatkan pandemi untuk membangun rezim otoriter.
KM menegaskan, parlemen sebagai wakil rakyat, akan memastikan bahwa kerja pemerintahan Indonesia tidak akan menyeleweng dari kerja-kerja demokrasi.
“Kita harus berada di tengah-tengah. Kita membutuhkan power (membatasi aktivitas) namun tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi,” kata Anggota Badan Kajian MPR RI ini, Selasa (29/6).
Fokus Hadapi Covid 19
Mantan Direktur Relawan TKN Jokowi Amin ini juga mengajak elemen negara terutama Relawan Jokowi untuk membantu Pemerintah menghadapi pandemi covid 19.
“ Jangan tambah beban Presiden Joko Widodo dengan atraksi-atraksi politik yang tidak perlu,” seru nya.
Apalagi, katanya, rakyat Indonesia sudah cukup lelah melewati kehidupan yang semakin berat akibat wabah yang berasal dari Wuhan, Tiongkok. Jangan sampai rakyat justru dipertontonkan dengan drama rebutan kekuasaan di tengah kepiluan hati ratusan juta masyarakat Indonesia.
“Sekarang waktunya kita menunjukkan merah putih di dada dengan saling membantu sesama. Lihat keluarga kita, tetangga, kerabat kita apakah mereka butuh bantuan. Angkat lengan baju kita, bantulah mereka semampu yang bisa kita lakukan,” kata KM menambahkan. (Chs)