KUPANG (IndepnedensI.com)—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). “Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan pos lintas batas sebagai beranda depan Indonesia yang membanggakan sebagai sebuah bangsa besar.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan PLBN sebagai pusat ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Pemerintah menggunakan 2 pendekatan, yakni : keamanan dan kesejahteraan,” kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo ketika ditemui di Kupang, Minggu (7/1).
Pembangunan 7 PLBN yang rampung pada akhir tahun 2016 merupakan tahap pertama pembangunan kawasan perbatasan. Biaya pembangunannya senilai Rp 944 miliar. Kementerian PUPR saat ini melanjutkan pembangunan di 7 PLBN tersebut berupa fasilitas sosial dan umum seperti pasar yang ditargetkan rampung akhir 2018 dengan total anggaran Rp 1,5 triliun.
Tujuh PLBN yang telah selesai yakni PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di NTT berbatasan dengan Timor Leste, PLBN Entikong, Badau dan Aruk di Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia, serta PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo optimis semakin banyak komoditas dari Indonesia yang di ekspor ke negara tetangga. “Barang-barangnya bisa berasal dari seluruh Indonesia. Barang yang berasal dari Indonesia lebih lengkap dan kompetitif dari sisi harga, terutama terhadap Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara dengan Malaysia, masih menjadi tantangan kita untuk bisa lebih berdaya saing,” kata Sri Hartoyo.
Selain itu Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga membangun infrastruktur di kawasan permukiman sekitar perbatasan berupa sarana air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan ruang publik. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan kesenjangan.
Dua PLBN, yakni PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT rencananya akan diresmikan besok siang (9/1/2018) oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, satu PLBN Motaain di Kabupaten Belu sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2016.
Sri Hartoyo memaparkan, total investasi yang telah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan tahap pertama dan lanjutan di ketiga PLBN di NTT sebesar Rp 875 miliar.
Kementerian PUPR juga telah pula melakukan serah terima aset pemanfaatan tujuh PLBN kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 27 Desember 2017. Sri Hartoyo mengatakan setelah dilakukannya serah terima, maka tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan akan dilakukan oleh BNPP