Jakarta (Independensi.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kini tengah menghadapi persoalan dualisme kepemimpinan. Saat ini ada dua sosok yang menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia, pertama adalah Arsjad Rasjid yang menyisakan jabatan tersebut hingga 2026 mendatang dan Anindya Bakrie yang baru terpilih melalui Musyawarah Luar Biasa (Munaslub), di Jakarta, pada Sabtu (14/9/2024).
Dualisme yang terjadi di Kadin juga menjadi sorotan para pengusaha. Salah satunya pengusaha muda dibidang retail Riko Lesiangi. Menurutnya, Kadin sebagai wadah pengusaha nasional, sejatinya bisa ikut berkontribusi dan berpeluang besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Namun, anehnya selama di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin berubah menjadi sebuah organisasi yang berorientasi masuk kedalam politik praktis, yang hanya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. “Kadin Indonesia dibawah kendali Arsjad terjun langsung kedalam politik praktis,” katanya Rabu (18/9/2024).
Riko melanjutkan, Arsjad Rasjid merupakan ketua timses salah satu paslon yang maju berlaga arena kontestasi Pilpres 2024. Hal ini lah yang menjadikan munculnya suara dari berbagai Kadin di daerah untuk mendesak di selenggarakan Munaslub Kadin Indonesia. Langkah ini diambil untuk menyelamatkan Kadin agar tidak terperosok semakin dalam masuk ke arena politik.
“Terkait keterlibatan Arsjad Rasjid ketua timses pemenangan merupakan suatu tindakan fatal yang berakibat distorsi organisasi. Maka mudah memberikan predikat kepada saudara, Arsjad Rasjid Ketum Kadin Ilegal,” imbuhnya.
Tindakan Arsjad Rasjid ini, lanjut Riko, jelas menabrak sejumlah peraturan, yakni AD ART Organisasi Kadin Indonesia pasal 14, serta melecehkan konstitusi, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 yang melarang institusi organisasi pemerintah masuk dalam pusaran politik praktis.
Seharusnya, Arsjad Rasjid berpijak pada garis netralitas dan merawat hubungan harmonis Kadin Indonesia dengan pemerintah.
“Kadin merupakan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik. Namun, fakta politiknya Arsjad hanya mengambil cuti sebagai Ketua Umum Kadin, semestinya Arsjad sebagai nakhoda kapal menjaga marwah institusi organisasi pemerintah,” tutupnya.