Jakarta, Independensi.com – Panitia Persiapan Pemerintahan DKI Nusantara mendorong segera dibentuk Perdasus IKN Nusantara yang mengatur pembentukan Pemerintahan Provinsi DKI Nusantara sebagai kelanjutan Otorita IKN yang saat ini bertugas menyelesaikan pembangunan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara. Demikian disampaikan oleh Ketua Panitia Persiapan Pemerintahan DKI Nusantara, Ir. Desli Mempie kepada Pers di Jakarta, Selasa (6/5).
Ia menjelaskan Perdasus IKN Nusantara menjadi kewenangan Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, yang bisa secar simultan diterbitkan segera bersamaan dengan penyelesaian pembangunan dan migrasi dari Jakarta ke IKN Nusantara.
Secara teknis Desli Mempie mengingatkan Perdasus IKN Nusantara akan diterbitkan oleh Presiden Prabowo berdasarkan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Dengan adanya Perdasus IKN, sudah bisa menunjuk pejabat setingkat Gubernur yang bertugas mempersiapkan pembentukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Nusantara,” ujarnya.
Sehingga menurutnya pada saat secara de facto dan de jure Nusantara menjadi Ibu Kota Negara, berdasarkan Perdasus sudah bisa melakukan pemilihan kepala daerah pada 2029 di DKI Nusantara untuk memilih gubernurnya,” jelasnya.
Pembentukan Perdasus IKN Nusantara menurutnya juga mengingat situasi geopolitik ekonomi saat ini yang mengharuskan konsolidasi ideologi, politik, sosial, budaya pertahanan keamanan nasional (Ipolrksosbudhankamnas) yang lebih terencana dari IKN Nusantara sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia.
“Bukan hanya fondasi fisik tapi juga fondasi tapi fondasi ipoleksosbudhankamnas harud dipersiapkan lebih matang, karena itu pemerintahan Provinsi DKI Nusantara adalah penopang utama dari pemerintahan RI di Nusantara,” tegasnya.
Merubah Geopolitik Asia Tenggara
Ia mengingatkan pihak internasional saat ini sedang mengamati proses pembentukan dan migrasi pemerintahan RI dari DKI Jakarta ke DKI Nusantara.
“Kedutaan besar dari berbagai negara sudah mulai mencari lokasi dan mengatur pemindahan kantor dan perumahan diplomatnya ke IKN. Ini semua musti di atur penempatannya, karena nantinya akan dibawah kewenangan pemerintahan DKI Nusantara yang mengatur adminstrasi provinsi,” ujarnya.
Yang terpenting lagi menurutnya, pembangunan dan perpindahan Ibu Kota Negara menjadi akan merubah geopolitik Asia Tenggara yang akan membuka pelataran muka Indonesia menghadapi Pasifik di sebelah Timur, menjadikan IKN sebagai pusat kendali berhadapan langsung dan sejajar berseberangan dengan Benua Amerika di timur.
“Dari IKN Nusantaralah kepemimpinan Indonesia yang kuat akan berperan menjadi pusat penyeimbang dunia menuju dunia yang lebih baik dan adil seperti yang tertulis dalam Preambule UUD 45 Turut serta menjaga perdamaian dunia,” tegasnya. (frd)