![]()
JAKARTA (Independensi.com) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melimpahkan empat dari lima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi perkara untuk disidangkan.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, empat aduan tersebut dinyatakan memenuhi syarat (MS) berdasarkan hasil verifikasi materiil yang dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 4 dan 10 November 2026.
“Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” kata Heddy di Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menjelaskan, dua aduan yang dinyatakan memenuhi syarat pada 4 November 2026 berasal dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil. Keduanya masing-masing diregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan 27-PKE-DKPP/XI/2026.
Sementara itu, dua aduan lainnya yang dinyatakan memenuhi syarat pada 10 November 2026 berasal dari Paman Nurlette dan Novi Manaban serta Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Kedua aduan tersebut diregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 dan 31-PKE-DKPP/XI/2026.

Heddy mengatakan, DKPP akan memeriksa keempat perkara tersebut secara bersamaan dalam satu rangkaian persidangan karena memiliki kesamaan teradu dan pokok aduan yang saling beririsan.
Persidangan akan berlangsung dalam empat agenda, yakni mendengarkan pokok aduan dan jawaban teradu, keterangan pihak terkait, keterangan saksi serta pemeriksaan alat bukti, dan pendalaman keterangan para pihak.
“ Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026,” ujarnya.

Di sisi lain, satu aduan yang disampaikan Ibnu Jandi dinyatakan gugur karena tidak memenuhi kelengkapan administrasi hingga batas waktu perbaikan yang ditentukan.
Menurut Heddy, aduan tersebut sebelumnya berstatus belum memenuhi syarat (BMS) dan telah menjalani verifikasi administrasi sebanyak dua kali, yakni pada 19 Oktober dan 6 November 2026.
Sekretariat DKPP telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengadu pada 9 November 2026. Namun, hingga batas akhir perbaikan pada 18 November 2026, tidak ada dokumen perbaikan yang disampaikan. “Sehingga aduan tersebut berstatus gugur,” kata Heddy.

Status gugur tersebut ditetapkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 tertanggal 19 November 2026.




