![]()
BEKASI (Independensi.com)-Di tengah peralihan fungsi lahan yang sejak belasan tahun berubah menjadi perumahan dan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kini Pemerintah Daerah setempat mempertahankan sekitar 36.000 hektare lahan pertanian (sawah) produktif.
Luasan lahan tesebut yang sebagian besar berlokasi di wilayah utara kabupaten yang kini berpenduduk sekitar 3,4 juta jiwa tersebut, ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi (LSD) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
LSD tesebut, merupakan sekitar 28% dari total luas wilayah Kabupaten Bekasi sekitar 127.388 hektare / 1.273,88 km²). Luasan lahan sawah itu menjadi fokus perlindungan dari alih fungsi lahan akibat perkembangan industri, setelah sebelumnya tercatat Luas Baku Sawah (LBS) sebesar 57.511 hektare berdasarkan SK Menteri ATR/BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019.
Adapun sebaran persawahan terkonsentrasi di wilayah utara dan timur/selatan Kabupaten Bekasi, seperti Kecamatan Pebayuran, Sukakarya, Cabangbungin, Sukawangi, Sukatani, Karangbahagia, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu.
Modernisasi Pertanian
Atas lahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan hasil panen padi lokal tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan pangan domestik, melainkan mampu menembus pasar ekspor melalui modernisasi sarana pertanian.
Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin saat mendampingi Wakil Menteri Pertanian M. Saleh Mustafa, kemarin.
Sekda Endin menyampaikan saat ini Kabupaten Bekasi menyumbang 5 persen padi untuk kebutuhan nasional. Terlebih rencana bantuan berupa mesin dan alat pertanian dan kendaraan operasional bagi penyuluh.
Penyumbang padi dari Kabupaten Bekasi ini 5 persen dari kebutuhan tingkat nasional, ini sangat luar biasa. Artinya, modal dasar kehidupan memang berasal dari ketahanan pangan, ungkap Endin.
Sementara, Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa menyampaikan pemerintah pusat siap mengintervensi kendala teknis dengan menyalurkan bantuan logistik guna memaksimalkan kinerja pertanian lokal. (jonder sihotang)




