BEKASI (Independensi.com)- Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, perlu penguatan sistem pelaporan. Kemudian harus diimbangi pengawasan serta pemetaan resiko. Dengan demikian, dapat tercapai pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat rapat pembahasan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention Risk Based Surveillance System (MCSP KPK) tahun 2026, kemarin.
Disebut, tahun 2025 Kota Bekasi memperoleh skor MCSP KPK 80,7% dan masuk dalam Cluster I peringkat 25 dari 27 pemerintah daerah di Jawa Barat. Sementara secara nasional peringkat 233 dari 546 pemerintah daerah.
Dengan nilai itu, secara nasional menunjukkan upaya di Kota Bekasi telah berjalan. Tapi perlu terus ditingkatkan lebih optimal.
Tri berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami risiko dan memperbaiki tata kelola. Tidak boleh hanya mengejar kelengkapan administrasi. Tapi bagaimana agar benar-benar berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menunjukkan risiko yang perlu segera kita cegah.
Transformasi MCSP tahun 2026 juga membuat sistem pengawasan menjadi lebih ringkas dan fokus. Jumlah area pengawasan disederhanakan dari delapan menjadi tujuh area, sementara indikator dikurangi dari 113 menjadi 33 indikator.
Tri juga meminta seluruh perangkat daerah yang masuk dalam area pengawasan untuk memperkuat koordinasi. Setiap data yang dikumpulkan harus melalui proses validasi dan disampaikan secara tepat agar dapat digunakan sebagai dasar analisis risiko.
Pemkot Bekasi menargetkan pengawasan pemerintahan semakin terukur, terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan. Ini menjadi bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (jonder sihotang)
About The Author
