BEKASI (Independensi.com)- Guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Bekasi, mengoptimalkan koordinasi lintas sektor serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.
Upaya tersebut salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, kemarin.
Adapun kunjungan tersebut untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperoleh masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan sistem penanggulangan bencana di daerah.
Kepada para wakil rakyat itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Setda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, mewakili Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja
menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kabupaten Bekasi yang kompleks, membutuhkan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan secara berkelanjutan.
Disebut, Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan aktivitas ekonomi yang besar, sekaligus menghadapi berbagai potensi bencana dan risiko kebencanaan, khususnya yang berkaitan dengan faktor hidrometeorologi, kondisi lingkungan, serta perkembangan wilayah.
Di Kabupaten Bekasi yang kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa dan terbagi 23 wilayah kecamatan, penanggulangan bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Maka, bagaimana sama-sama membangun kesiapsiagaan, mitigasi, sistem peringatan dini, kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Disampaikan, penguatan kesiapsiagaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, lembaga kebencanaan, serta pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan.
Fungsi Pengawasan
Pada kesempatan itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI dalam penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.
Ia menyebut sejumlah aspek menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut, antara lain anggaran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, peralatan serta logistik penanggulangan bencana.
Disampaikan, Komisi VIII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Bekasi, termasuk kebutuhan air bersih masyarakat serta dampaknya terhadap lahan pertanian.
Pemkab Bekasi sebelumnya telah menginstruksikan jajaran terkait, khususnya BPBD dan perangkat daerah lainnya, untuk menyampaikan data dan informasi kebencanaan secara terbuka.
Hal tersebut diharapkan dapat mendukung evaluasi sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.
Penguatan tersebut mencakup upaya membangun sistem yang lebih cepat, tanggap dan terkoordinasi, sehingga pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. (jonder sihotang)
About The Author
