![]()
BEKASI (Independensi.com)-
Penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian, melakukan dana CSR dapat menopang pembangunan daerah terutama untuk infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Guna mewujudkan hal tersebut, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, mengajak seluruh perusahaan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bekasi melalui kolaborasi. Hal itu dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penyaluran program CSR bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Ajakan dan harapan itu disampaikan Asep saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi Tahun 2026, Rabu (14/10/2026)
Adapun Musrenbang kali ini, mengusung Gerakan Kolaborasi CSR melalui Sinergi Optimal Lintas Instansi dan Dunia Usaha (Gerak CSR Solid), bertema Peningkatan SDM Berdaya Saing dan Infrastruktur Berkeadilan.
Asep menyebut, jumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi, sekitar 9.200 industri dan 11 kawasan industri. Potensi ini perlu disinergikan agar kontribusinya semakin nyata bagi pembangunan daerah, katanya.
Dijelaskan, penguatan kolaborasi CSR menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan anggaran. Melalui sinergi bersama dunia usaha, kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat memperoleh dukungan tambahan.
Ia menyebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapatkan dukungan bersama. Sebab katanya, jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Bekasi juga digunakan oleh aktivitas industri serta mobilitas para pekerja.
Karena itu, keterlibatan perusahaan diharapkan dapat membantu mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah permukiman dan desa.
Asep juga menyoroti persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, tingkat pengangguran Kabupaten Bekasi berada di angka 8,68 persen.
Sinergi
Kondisi ini membutuhkan sinergi pemerintah dan dunia usaha, termasuk dalam penguatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja.
Hendaknya perusahaan dan pemerintah daerah dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus membantu mengatasi persoalan pengangguran. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan peluang bagi masyarakat.
Diminta agar program CSR perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan diselaraskan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Melalui koordinasi yang terencana, dukungan perusahaan diharapkan lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih program, serta menjangkau wilayah yang selama ini masih membutuhkan pembangunan.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada pengelola kawasan industri dan perusahaan yang selama ini telah berkontribusi melalui berbagai program CSR, termasuk dukungan terhadap fasilitas pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
Ke depan, pemerintah daerah ingin memperkuat komunikasi agar kontribusi tersebut semakin selaras dengan agenda pembangunan Kabupaten Bekasi, katanya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi ujarnya, akan melakukan kunjungan atau roadshow ke sejumlah kawasan industri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.
Kegiatan tersebut akan menjadi ruang dialog untuk membahas peluang kerja sama, kebutuhan pembangunan, serta mekanisme penyaluran CSR yang lebih terkoordinasi. (jonder sihotang)

