SEMARANG (Independensi.com) – Integritas proses penegakan hukum kembali menjadi sorotan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Kali ini, dugaan adanya pengarahan terhadap seseorang untuk mencari informasi bagi kepentingan pihak tertentu menjadi salah satu materi penting yang dipersoalkan pihak pemohon. Persoalan tersebut mengemuka dalam persidangan yang menghadirkan saksi dari pihak pemohon dan ahli hukum pidana, Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H, Rabu (11/11/2026).
Dalam persidangan, diperdengarkan rekaman percakapan antara seorang anak yang ditangkap yang disebut sebagai saksi pemohon, dengan seseorang yang sebelumnya pernah ditangkap Polda Jawa Tengah pada 2025.
Berdasarkan materi yang disampaikan di persidangan, percakapan tersebut diduga mengungkap adanya arahan agar anak itu menjadi mata-mata untuk kepentingan pihak tertentu yang disebut sebagai bos kafe. Bahkan, terdapat pembicaraan mengenai imbalan uang.
Rekaman tersebut kemudian menjadi bahan pendalaman ahli pidana, Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H, terutama terkait legalitas tindakan penyelidikan dan konsekuensi hukumnya apabila informasi yang diperoleh diduga berasal dari proses yang direkayasa.
Kuasa hukum pemohon, John L Situmorang, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Azmi Syahputra menyoroti persoalan mendasar mengenai keabsahan proses penyelidikan. Apabila dugaan pengarahan tersebut terbukti, menurut pandangan pihak pemohon, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap proses hukum berikutnya.
“Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah hubungan antara proses penyelidikan dengan alat bukti yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan tersangka,” ungkap John melalui keterangan tertulis.
Menurutnya, pihak pemohon mempertanyakan bagaimana alat bukti tersebut dapat dipertahankan apabila proses awal untuk mendapatkannya justru diduga mengandung tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut prosedur administratif kepolisian.
Lebih jauh John mengatakan, hal tersebut berkaitan dengan perlindungan hak warga negara agar tidak menjadi korban proses penegakan hukum yang menyimpang dari prinsip legalitas dan keadilan. Karena itu, dugaan adanya pengarahan terhadap seseorang untuk memperoleh informasi atau menjebak pihak lain perlu diperiksa secara objektif. “Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan asumsi maupun kesimpulan sepihak,” imbuhnya.
Mengenai materi rekaman yang diperdengarkan dalam persidangan, John menilai harus mendapat perhatian serius dari pimpinan Polri. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum harus ditindaklanjuti secara transparan dan profesional.
Pihaknya bahkan membuka kemungkinan memublikasikan rekaman percakapan tersebut agar Kapolri, Wakapolri, Kapolda Jawa Tengah, serta masyarakat luas dapat mengetahui dan menilai persoalan yang sedang dipersoalkan di pengadilan.
“Kami ingin persoalan ini menjadi perhatian serius. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan, bukan melalui cara-cara yang justru berpotensi mencederai keadilan,” demikian sikap kuasa hukum pemohon.
John menegaskan, langkah praperadilan yang ditempuh kliennya merupakan upaya memperoleh kepastian hukum sekaligus menguji apakah tindakan aparat dalam penyelidikan dan penetapan tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Transparansi dan Pengawasan
Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan aparat mengungkap suatu perkara, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Pihak pemohon berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk rekaman percakapan dan keterangan ahli pidana, secara objektif sebelum mengambil keputusan.
Selain itu dugaan keterlibatan maupun tindakan pihak-pihak yang disebut dalam rekaman tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum sebelum melalui pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Di sisi lain, persoalan yang dipersoalkan tersebut perlu dijawab melalui mekanisme hukum yang transparan.
“Jika ditemukan penyimpangan, evaluasi dan tindakan sesuai ketentuan harus dilakukan. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka berkepanjangan,” kata John.
Praperadilan pada akhirnya bukan sekadar forum untuk menguji tindakan aparat, melainkan bagian dari mekanisme kontrol agar kewenangan penegak hukum tetap berjalan dalam koridor hukum. Sebab, keadilan tidak hanya menuntut seseorang diproses ketika diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga memastikan aparat menjalankan kewenangannya secara sah, profesional, dan bertanggung jawab.
Hingga kini, seluruh dalil dan keberatan pemohon masih harus diuji berdasarkan fakta persidangan dan dipertimbangkan hakim sebelum adanya putusan.
About The Author
