BEKASI (Independensi.com)- Anggaran keuangan pemerintah, baik si pusat dan daerah, terbatas. Sementara, berbagai pembangunan, harus berjalan terus. Karena itu, pembangunan adalah tanggungjawab bersama semua pihak.
Terkait hal itu, Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengakui, pembangunan di daerahnya, tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan dana APBD saja. Jadi, perlu keterlibatan pemangku kepentingan seperti pelaku usaha.
Salah satu kewajiban pihak pengusaha, adalah Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Hal itu diatur dalam
UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) jo. UU Cipta Kerja, dimana perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL yang dihitung sebagai biaya perseroan.
Juga diatur PP nomor 47 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa seluruh perseroan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang perencanaannya ditetapkan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
Dan jika aturan tersebut tidak dilaksanakan, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif (mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha) serta kewajiban membayar ganti rugi jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Jadi, peran pengusaha berperan melalui program CSR). Dengan demikian, kebutuhan pembangunan dapat ditangani bersama-sama.
“Kami memberikan apresiasi kepada Jababeka yang aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi,” kata Asep Atmaja saat menghadiri kegiatan “Roadshow CSR dan Kemudahan Investasi serta Perizinan” di Kawasan Industri Jababeka, Selasa (10/11/2026).
Asep menyebut, tahun depan, pihaknya memprioritaskan pembangunan melalui program CSR dari pelaku usaha di kawasan industri. Terdapat beberapa persoalan besar yang harus ditangani secara bersama-sama yakni angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,7 persen, rata-rata lama sekolah tahun 2025 sebesar 10,07 tahun serta jalan permukiman dalam kondisi baik baru mencapai 77,6 persen.
Diharapkan, program pembangunan ini menjadi perhatian bersama dengan dunia usaha. Hal itu mengingat di Kabupaten Bekasi, terdapat 11 kawasan industri yang dihuni sekitar 9.300 perusahaan. (jonder sihotang)
About The Author
