![]()
BEKASI (Independensi.com)- Pemerintah Kabupaten Bekasi, memberikan kemudahan perizinan guna mendukung iklim investasi di daerah yang kini memiliki 11 Kawasan Industri tersebut.
Bahkan, tidak hanya kemudahan perizinan, tetapi juga menjamin kondusifitas, dan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan pengusaha semakin tertarik menanamkan modalnya di daerah yang berpenduduk sekitar 3,4 juta jiwa tersebut.
Kemudian, pengusaha bersama pemerintah dapat berkolaborasi mewujudkan pembangunan, khususnya di daerah Bekasi.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat sosialisasi Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di Kawasan Industri MM2100, Cibitung, kemarin .
Bupati di depan para pengusaha dan peserta sosialiasi, menegaskan perlu penyelarasan program CSR perusahaan untuk kebutuhan pembangunan daerah. Kita perlu membangun dan meningkatkan komunikasi dengan pengusaha kawasan industri se Kabupaten Bekasi, terkait pelaksanan CSR.
Kedepan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pengelola kawasan industri dapat terus berjalan. Dengan demikian, otomatis program CSR berjalan baik. Sebab CSR suatu kewajiban pengusaha sebagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Program 2027
Dana CSR dari perusahaan, tahun 2027 Pemkab Bekasi memprioritaskan pembangunan daerah. Salah satu fokus dalam pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan kualitas jalan di kawasan industri dan wilayah sekitarnya.
Dalam program CSR, dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Terlebih, kebutuhan pembangunan infrastruktur, masih cukup besar dan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Asep mencontohkan, dari komunikasi sebelumnya dengan kawasan industri lain, telah disiapkan rencana pembangunan di 10 kecamatan dan 77 desa, dengan masing-masing desa mendapatkan satu titik pembangunan.
Skema serupa diharapkan dapat diterapkan bersama perusahaan-perusahaan di kawasan industri MM2100.
Disebut, peningkatan kualitas jalan di sekitar kawasan industri perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi jalan di dalam kawasan perusahaan umumnya sudah baik, tetapi akses jalan ketika keluar dari kawasan industri masih membutuhkan pembenahan.
Bupati mengakui, dengan kehadiran kawasan industri di Bekasi, tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung upaya penurunan angka pengangguran serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Kepada pengusaha dan pengelola Kawasan Industri MM 2100, Asep juga menjelaskan bahwa di bidang kesehatan, pihaknya telah menandatangani kebijakan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Jadi semua masyarakat ber KTPkalau sakit harus gratis berobat di semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Bekaso. Bahkan jika dirawat harus gratis,” tegasnya.
Pengelolaan Kawasan Industri MM2100, Darwoto, menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelaraskan program CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.
Dikatakan, Kawasan Industri MM2100 memiliki potensi besar untuk mendukung program tersebut karena terdapat sekitar 400 perusahaan yang beroperasi di kawasan industri itu.
“MM2100 itu ada sekitar 400 perusahaan. Tentu dengan program Pak Bupati ini kita akan segera mengonsolidasikan secara internal, karena cakupannya tadi kalau tidak salah ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Setu dan Kecamatan Cibitung,” ujar Darwoto. (jonder sihotang)




