JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo memastikan, pencairan dana BPJS Kesehatan akan dilakukan pada bulan Maret dan April 2019. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Kementerian Kesehatan
Di hadapan para peserta Rakernas Kemenkes dari seluruh Indonesia itu, Jokowi menyinggung soal defisit dana BPJS Kesehatan. “Urusan BPJS yang di tunggu-tunggu biasanya ini. Pengurusan PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebenarnya,” katanya di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (12/2/2019).
Jokowi mengatakan, pemerintah tidak akan abai dengan kondisi BPJS Kesehatan. Bahkan, lanjut Jokowi, di 2018, pemerintah sudah memberikan suntikan dana hingga Rp 6,38 triliun.
“Awal Maret Rp 2,1 triliun. Awal April Rp 6,3 triliun. Tapi melalui audit BPKP. Masa langsung ‘kiram-kirim’ enak banget,” ucap Jokowi.
Meski harus diaudit, Jokowi meyakinkan alokasi anggaran itu akan turun. Dia menegaskan, yang terpenting PBI tidak terlambat.
“Paling nggak PBI kita nggak pernah terlambat,” kata Jokowi.
Dengan turunnya anggaran tersebut, Jokowi pun berharap semua pihak bisa bekerja dengan baik. Karena menurutnya, salah satu faktor defisit adalah mengenai pekerja informal dan bukan pekerja.
“Pemerintah akan terus membantu menyehatkan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan kita. Sehingga yglang sehat bukan hanya masyarakat, tapi BPJS juga, rumah sakitnya juga sehat dan bugar,” ucap Jokowi.
Di hadapan pekerja kesehatan tersebut, Jokowi juga menceritakan soal dirinya yang selalu menyelonong masuk ke dalam rumah sakit. Hal ini dia lakukan untuk mengetahui kondisi riil soal pelayanan BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) di rumah sakit daerah yang dia kunjungi.
“Kalau ada krikil dikit ya itulah tantangan yang harus kita hadapi. Negara kita bukan negara kecil, negara besar. 17 ribu pulau tidak gampang mengaturnya,” kata Jokowi.
“Saya mengajak bapak ibu saudara saudara sekalian untuk bersama sama marilah kita bekerja keras demi negara bangsa demi rakyat yang kita cintai,” imbuhnya lagi.